MARABAHAN — Pelayanan Samsat Pembantu Handil Bakti di Kabupaten Barito Kuala (Batola) harus lebih proaktif menjangkau masyarakat. Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi ekonomi dan keuangan mendorong jajaran UPPD Marabahan untuk mengoptimalkan layanan jemput bola, terutama ke kawasan pelosok yang selama ini sulit dijangkau.
Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja dan monitoring Komisi II DPRD Kalsel ke lokasi, Jumat (28/8/2026). Dalam peninjauan itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menilai sejumlah fasilitas penunjang di kantor Samsat Pembantu Handil Bakti masih belum representatif.
Ruang Tunggu Wajib Pajak Dinilai Masih Kurang Nyaman
Politisi Golkar yang karib disapa Paman Yani itu menyebut masyarakat yang datang membayar pajak seharusnya mendapat kenyamanan, termasuk ruang tunggu yang memadai. Ia juga menyoroti agar warga tidak lagi berdesakan atau terpapar cuaca panas saat mengantre.
"Masyarakat yang hendak menunaikan kewajiban membayar pajak patut mendapatkan pelayanan yang optimal," ujarnya di sela-sela peninjauan.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan gedung serta memenuhi sarana operasional. Usulan ini mencakup penyediaan armada pendukung layanan jemput bola, seperti mobil operasional khusus hingga moda transportasi air (kelotok).
Mengapa Armada Kelotok Jadi Prioritas?
Karakteristik wilayah Handil Bakti dan sekitarnya yang memiliki kawasan perairan menjadi alasan utama kebutuhan transportasi air tersebut. Tanpa armada yang memadai, jangkauan layanan pajak ke permukiman di sepanjang aliran sungai akan tetap terbatas.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, menambahkan bahwa langkah jemput bola ini sangat strategis. Menurutnya, pendekatan langsung ke masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran membayar pajak, tetapi juga berpotensi mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.
Target: Optimalkan PAD dari Sektor Pajak Kendaraan
Jemput bola dinilai efektif menjaring wajib pajak yang selama ini enggan datang ke kantor Samsat karena kendala jarak dan waktu. Dengan layanan yang menjangkau hingga ke pelosok, diharapkan potensi penerimaan daerah dari pajak kendaraan dapat teroptimalkan secara signifikan.
Komisi II DPRD Kalsel berharap usulan penataan sarana dan prasarana ini segera mendapat respons dari Pemprov Kalsel. Perbaikan fasilitas dan penambahan armada dinilai krusial untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan publik di Samsat Pembantu Handil Bakti ke depan.
