BANJARMASIN — Anggota Fraksi NasDem DPRD Kalsel, Harry Khairil Hadi, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda APBD Kalsel Tahun Anggaran 2027. Ia menilai penyusunan anggaran tidak cukup hanya memperhatikan besarnya belanja, tetapi juga harus memastikan efektivitas penggunaannya.
Prinsip proporsional, efektif, efisien, serta berbasis kinerja disebutnya harus menjadi pijakan dalam menentukan setiap program dan kegiatan. Kemampuan serta kepastian pendapatan daerah juga harus jadi pertimbangan dalam menetapkan belanja.
Postur RAPBD 2027: Pendapatan Rp 8,003 Triliun, Belanja Rp 8,603 Triliun
Dalam Raperda APBD Kalsel 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 8,003 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 8,603 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp 600 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 700 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Harry menegaskan APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekaligus menjalankan pembangunan selama satu tahun anggaran.
"APBD 2027 harus disusun secara proporsional, efektif dan efisien," ujar Harry.
Ketahanan Bencana hingga Pelayanan Publik Jadi Prioritas yang Didorong
Di tengah postur anggaran tersebut, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah memberi perhatian pada sejumlah kebutuhan strategis. Harry menyebut penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai dua hal yang utama.
"Kami berharap APBD 2027 memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Penyusunan APBD juga dinilai perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan ekonomi makro, serta aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Harry menekankan setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran dan manfaat yang terukur.
NasDem Minta Pembahasan RAPBD 2027 Hasilkan Struktur Anggaran Sehat
Fraksi NasDem berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang sehat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan prioritas daerah. Dengan begitu, APBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan.
Harry menyebut anggaran daerah harus benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Pandangan umum fraksi ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD Kalsel 2027 di DPRD Kalsel.
