DPRD Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama eksekutif dan unsur Muspida di Batulicin, Rabu. Belanja daerah naik Rp570,71 miliar menjadi Rp3,607 triliun, sementara pendapatan justru turun sekitar Rp38,05 miliar menjadi Rp2,264 triliun sehingga defisit melebar ke Rp1,343 triliun. Defisit itu ditutup lewat SiLPA tahun sebelumnya agar anggaran kembali berimbang.
BATULICIN — Seluruh fraksi DPRD Tanah Bumbu menyatakan setuju terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut tanpa catatan penolakan. Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani menyebut pengesahan dilakukan bersama seluruh anggota legislatif, eksekutif, dan unsur Muspida.
Pendapatan daerah dalam perubahan APBD ditetapkan Rp2,264 triliun. Angka itu turun sekitar Rp38,05 miliar dari anggaran semula Rp2,302 triliun.
Di sisi belanja, terjadi lonjakan signifikan. Sebelumnya Rp3,036 triliun, kini menjadi Rp3,607 triliun atau bertambah Rp570,71 miliar.
Defisit Melebar Rp608,77 Miliar
Selisih antara pendapatan dan belanja membuat defisit anggaran membengkak. Dari semula Rp734,29 miliar, defisit dalam RPAPBD 2026 menjadi Rp1,343 triliun.
Artinya ada tambahan defisit sekitar Rp608,77 miliar. Pemerintah daerah menutupnya melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,343 triliun.
Dengan langkah itu, pembiayaan neto berada pada angka yang sama. Anggaran pun kembali berimbang meski struktur belanja naik cukup tajam.
Pesan DPRD: SiLPA Harus Tepat Sasaran
Andrean meminta penggunaan SiLPA dan penyesuaian anggaran dilakukan secara efektif. Menurut dia, belanja harus diarahkan pada program-program prioritas.
"Seluruh fraksi di DPRD Tanah Bumbu telah menyepakati RAPBD Perubahan TA 2026 ini. Kami berharap pihak eksekutif dapat merealisasikannya secara efektif serta tepat sasaran untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik," kata Andrean.
Pernyataan itu menegaskan posisi legislatif: persetujuan diberikan, tetapi pengawasan realisasi menjadi kunci.
Bupati Apresiasi Sinergi DPRD
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Ia menilai proses pembahasan RPAPBD 2026 berjalan dengan sinergi yang baik.
Andi berharap hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga. Menurutnya, kerja sama itu penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang terjalin sehingga RAPBD Perubahan 2026 dapat disetujui bersama demi kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab," tutup Bupati.
Apa Dampaknya bagi Warga Tanah Bumbu?
Kenaikan belanja Rp570,71 miliar membuka ruang bagi penambahan program di sisa tahun anggaran. Namun karena pendapatan turun, ruang fiskal daerah sepenuhnya bergantung pada SiLPA.
Pembaca di Batulicin, Simpang Empat, dan Kusan Hulu perlu mencermati ke mana belanja tambahan itu dialokasikan. Program prioritas yang dimaksud DPRD belum dirinci dalam paripurna tersebut.
Realisasi anggaran menjadi ujian berikutnya. Jika SiLPA tidak terserap tepat sasaran, target pembangunan daerah berisiko meleset.
