BANJARBARU — Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin menerima rombongan Komisi IX DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Pertemuan berlangsung di Aula Idham Chalid Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Agenda reses menyasar sejumlah isu yang dinilai mendesak bagi warga Kalsel: layanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pernikahan dini, pelayanan KB, hingga pengawasan obat dan makanan.
Syarifuddin menyampaikan apresiasi Gubernur H Muhidin atas perhatian DPR RI dalam mengawal program pemerintah di daerah. Ia juga membeberkan sejumlah kendala lapangan, mulai dari pelayanan kesehatan, cakupan MBG yang belum merata ke pelosok, sampai dampak asap karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas warga.
Asap Karhutla Jadi Sorotan Utama Komisi
Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di Kalsel mencuat dalam dialog. Pimpinan reses, Muhammad Yahya Zaini, menilai paparan asap bukan sekadar persoalan kebakaran hutan.
Menurut Yahya, asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja, serta menambah beban pembiayaan kesehatan. Bayi, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis ia sebut sebagai kelompok yang harus diprioritaskan perlindungannya.
"Karenanya kami ingin memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, kesiapan obat, dan masker, kapasitas Puskesmas dan rumah sakit sistem rujukan serta jangkauan masyarakat," ucap Yahya.
Ia menyebut tujuan kedatangan komisi ke Kalsel untuk mengetahui kondisi pelaksanaan anggaran, tantangan di lapangan, dan aspirasi masyarakat. Semua masukan itu akan menjadi bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial di tingkat pusat.
Empat Dinas dan Tiga Lembaga Pusat Paparan Bergantian
Paparan disampaikan berturut-turut oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, DP3AKB Provinsi Kalsel, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel. Penjelasan lanjutan datang dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional, dan BPOM.
Gubernur H Muhidin berharap kunjungan kerja ini menampung berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi warga Kalsel. Hasilnya akan dibahas Komisi IX bersama kementerian dan lembaga terkait di pemerintah pusat.
Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp 213,5 Juta untuk Ahli Waris
Di sela pertemuan, komisi menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Muhammad Noor dari PT Galuh Cempaka senilai Rp 213.517.840. Dana itu mencakup jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan beasiswa.
Santunan JKM dan beasiswa juga diserahkan kepada keluarga Isri Yadie dari PPRSAR-Dinas Sosial Provinsi Kalsel sebesar Rp 187.500.000. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan dana modal usaha lewat program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) kepada Lusi Indrawati, yang telah mengikuti pelatihan pembuatan buket bunga dan literasi keuangan.
Bantuan masker dari Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mendukung perlindungan warga dari paparan asap karhutla.
17 Anggota Hadir, Termasuk Mariana dari Dapil Kalsel
Anggota Komisi IX DPR yang hadir sebanyak 17 orang. Di antaranya Sri Melyana, Mariana dari Partai Gerindra dapil Kalsel, Edy Wuryanto, Indah Kurnia, Irma Suryani, Netty Prasetiyani, Luci Kurniasari, dan Surya Utama.
Reses ini juga dihadiri pejabat Kementerian Kesehatan, BKKBN Pusat, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional, serta kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel.
