BANJARMASIN — Rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel di Banjarmasin menyorot penanganan karhutla yang dinilai belum optimal. Politikus PKS itu prihatin melihat Gubernur Kalsel Muhidin harus ikut menyemprot dan memadamkan api langsung di lapangan.
Menurut Ardiansyah, kondisi itu menandakan penanganan karhutla di Kalsel masih bergantung pada keterlibatan manual kepala daerah. Padahal, persoalan karhutla bukan hal baru dan terus berulang setiap musim kemarau panjang.
Teknologi Deteksi Dini Dinilai Bisa Percepat Penanganan
Ardiansyah mendorong pemerintah daerah membangun teknologi deteksi dini yang mampu mengetahui titik api lebih cepat. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan sebelum api membesar.
"Oleh sebab itu, mungkin perlu teknologi supaya Gubernur kita tak usah terjun ke lapangan menyemprot memadamkan karhutla," ujar Ardiansyah dalam rapat kerja tersebut.
Alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat itu menegaskan pencegahan tidak semestinya baru dilakukan ketika api sudah meluas. Ia menilai Bappeda berperan sebagai perancang sistem yang mengintegrasikan deteksi dini, pencegahan, hingga penanganan di lapangan.
"Untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla mungkin perlu sistem terintegrasi. Bappeda sebagai perancang," tegasnya.
Perusahaan Sawit Diminta Terlibat Aktif Cegah Karhutla
Mantan Ketua DPRD sekaligus Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) itu juga menyoroti luasnya perkebunan kelapa sawit di Kalsel. Menurutnya, perusahaan perkebunan tidak hanya bertanggung jawab menjalankan kegiatan ekonomi.
Ia mendorong keterlibatan perusahaan perkebunan diperkuat melalui skema yang jelas dan terintegrasi dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, dampak negatif karhutla bisa diminimalkan.
"Dengan tanggung jawab keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, dampak negatifnya dapat kita minimalkan," ujarnya.
Rapat Bahas Pagu Anggaran Bappeda Kalsel 2027
Rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel dipimpin Ketua Komisi III Hj Mustaqimah. Agenda rapat membahas usulan dan rencana kerja Bappeda Kalsel Tahun Anggaran 2027 dengan pagu anggaran sekitar Rp48 miliar.
Usulan sistem terintegrasi karhutla itu akan menjadi salah satu bahan pembahasan lanjutan antara legislatif dan Bappeda Kalsel dalam penyusunan rencana kerja tahun depan.
