BANJARBARU — Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menilai keterlibatan perusahaan anggota GAPKI dalam posko penanganan karhutla tingkat provinsi menunjukkan kontribusi dunia usaha mendukung upaya pemerintah dan aparat mengendalikan kebakaran di berbagai wilayah. Ia mengapresiasi perusahaan yang tetap mengerahkan tim membantu penanganan karhutla meski harus menjaga kawasan perkebunan masing-masing.
Dukungan pemadaman di luar area konsesi disebut Kapolda sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak dapat hanya mengandalkan korporasi dan aparat penegak hukum.
Satu Perusahaan Sewa Helikopter untuk Water Bombing
Komitmen dunia usaha terlihat melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Regulasi itu mewajibkan korporasi menjaga areal konsesi serta zona penyangga sekurang-kurangnya lima kilometer.
Salah satu perusahaan anggota GAPKI Kalsel menyewa helikopter secara mandiri untuk mendukung pemadaman melalui metode water bombing. Polda Kalsel juga mengembangkan inovasi penanganan kebakaran dengan memanfaatkan cairan surfaktan bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan pelaku usaha.
Pemda Diminta Jadi Penggerak Utama hingga Tingkat Desa
Rosyanto menegaskan pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dengan memperkuat pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mencegah pembakaran lahan. Penguatan pencegahan itu antara lain melalui penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan lahan dan larangan membakar.
Polda Kalsel mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan infrastruktur pengendalian kebakaran berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan akademisi agar penanganan lebih terarah dan efektif. GAPKI dan perusahaan anggotanya diajak mendukung kesiapsiagaan di wilayah operasional serta kawasan penyangga atau ring 1 masing-masing bersama masyarakat.
CSR dan Antisipasi Banjir Ikut Dibahas
Selain karhutla, pertemuan di Banjarbaru itu membahas optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih tepat sasaran serta kesiapan menghadapi potensi banjir.
"Kami akan terus mendorong perusahaan anggota meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah kerja dan kawasan penyangga, sekaligus mendukung pencegahan karhutla melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat," kata Ketua GAPKI Kalsel Eddy S. Binti.
Bagi Polda Kalsel, perluasan dukungan pemadaman hingga luar konsesi menjadi ujian kolaborasi antara aparat, dunia usaha, dan pemerintah desa di lapangan.
