KALIMANTAN SELATAN — Dalam Rapat Kerja di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Novita Hardini mengkritik kecenderungan Kementerian Pariwisata yang terlalu fokus pada angka-angka makro tanpa menyajikan peta kompetisi regional. "Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara," ujarnya.
Politisi itu menyebut ada rumor besar di kalangan negara ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia. Menurutnya, tanpa data komparatif yang akurat, alokasi anggaran besar berisiko habis untuk kegiatan promosi rutin yang tidak terukur dampaknya.
Tiga Persoalan Fundamental yang Disorot DPR
Novita Hardini menggarisbawahi tiga isu prioritas yang harus segera dituntaskan kementerian. Pertama, akselerasi konektivitas udara. Ia menilai promosi masif akan sia-sia jika tidak ditopang akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah tujuan wisata.
"Promosi yang masif akan menjadi sia-sia jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung yang memadai ke berbagai daerah," tegas Novita dalam forum yang sama.
Indikator Capaian Harus Terukur, Anggaran Jangan Habis untuk Iklan
DPR mendesak agar dalam setiap pertemuan berikutnya, kementerian wajib menyuguhkan data komparatif dengan negara kompetitor tetangga. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan anggaran besar yang digelontorkan memiliki indikator capaian (output) yang jelas.
Selain konektivitas udara, Novita juga menyoroti dua persoalan fundamental lainnya yang belum disebutkan secara rinci dalam rapat tersebut, namun akan dibahas pada sesi-sesi mendatang. Ia meminta agar kementerian tidak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian jangka pendek.
Pemerataan Ekonomi Daerah Lewat Pariwisata
Guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Novita menekankan perlunya terobosan kebijakan yang bersifat struktural. Ia mencontohkan, pembukaan rute penerbangan langsung ke destinasi seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, atau Danau Toba harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana.
DPR berjanji akan terus mengawal realisasi tiga persoalan fundamental ini dalam rapat-rapat kerja selanjutnya. Kementerian Pariwisata diminta menyiapkan peta jalan (roadmap) konektivitas udara yang terintegrasi dengan rencana induk pariwisata nasional.
