BANJARMASIN — Puluhan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai masih menganggur dan belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Temuan ini mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah saat membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Rabu (24/6/2026).
Aset Daerah: Dari Catatan Neraca Jadi Sumber PAD
Wakil Ketua DPRD Kalsel H M Alpiya Rakhman mengungkapkan, sejumlah anggota Banggar mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum optimal. Menurutnya, fundamental keuangan daerah sebenarnya cukup baik, namun potensi dari aset yang dimiliki belum tergarap maksimal.
“Dalam rapat ini banyak kawan-kawan anggota Banggar yang mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi perhatian kami agar aset-aset yang dimiliki pemerintah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi daerah,” ujar Alpiya.
Efektivitas Belanja Tak Cukup Diukur dari Serapan Anggaran
Rapat pembahasan yang digelar di Ruang Rapat H M Ismail Abdullah itu juga mengevaluasi capaian program dan efektivitas belanja APBD 2025. Banggar menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana belanja daerah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Alpiya menambahkan, pengelolaan aset yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi produktivitas diharapkan mampu mengubah fungsi aset daerah. Bukan sekadar menjadi catatan dalam neraca keuangan, melainkan memberikan nilai tambah dan memperkuat pendapatan asli daerah.
Rekomendasi Banggar untuk Tahun Anggaran Berikutnya
Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini, DPRD Kalsel mendorong pemerintah daerah segera membenahi tata kelola aset. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan agar pada tahun-tahun mendatang, setiap aset yang dimiliki pemprov bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Secara umum fundamental keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan cukup baik, namun pemanfaatan aset yang belum optimal harus segera dibenahi,” tegas Alpiya.
