BANJARBARU — Bukan sekadar kunjungan seremonial, kedatangan Bang Dhin ke BPS Kalsel pekan lalu menyoroti sejumlah indikator strategis yang selama ini menjadi dasar perumusan kebijakan di Kalimantan Selatan. Mulai dari data makroekonomi, angka kemiskinan, inflasi, hingga target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dibahas dalam pertemuan tertutup itu.
Data Valid Jadi Syarat Program Pembangunan Tepat Sasaran
Dalam koordinasi tersebut, Bang Dhin diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum BPS Kalsel, Ahmad Mudzakkir, bersama jajaran pejabat struktural. Fokus utama diskusi adalah bagaimana data sektoral yang dikelola BPS bisa diadopsi secara optimal oleh legislatif saat menyusun program pembangunan daerah.
“Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari kunjungan ini. Kami membahas berbagai hal penting mulai dari data makroekonomi, target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), angka kemiskinan, inflasi, hingga dukungan terhadap program nasional seperti Sensus Ekonomi,” ujar Bang Dhin.
Sinergi Legislatif dan BPS untuk Kebijakan Akuntabel
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPRD Kalsel dan BPS sebagai penyedia data resmi. Selama ini, salah satu tantangan di daerah adalah kesenjangan antara data yang tersedia dengan kebijakan yang diambil, yang kerap berujung pada program tidak tepat sasaran.
BPS Kalsel pun menyambut baik inisiatif ini. Dengan koordinasi yang lebih erat, setiap program pembangunan yang dirancang legislatif diharapkan memiliki landasan data yang kuat dan terukur.
Bang Dhin menambahkan, hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD. Ia optimistis, kolaborasi ini mampu melahirkan kebijakan yang lebih akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalsel.
