BANJAR — Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Gambut yang sempat mandek kembali mendapat kepastian pendanaan. Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar menyetujui penggunaan skema multiyears dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Skema ini dipilih agar kontraktor dan pemerintah daerah tidak perlu mengulang proses lelang setiap tahun anggaran. Dengan begitu, pembangunan fisik diharapkan berjalan kontinu hingga rumah sakit benar-benar bisa beroperasi melayani warga Gambut dan sekitarnya.
Apa yang Membuat Skema Multiyears Dipilih?
Proyek rumah sakit tipe D ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun. Jika menggunakan skema anggaran tahunan biasa, proyek harus dihentikan di akhir tahun dan dilanjutkan lagi tahun depan melalui proses penganggaran baru. Hal itu dinilai rawan menghambat progres fisik dan memperpanjang waktu penyelesaian.
Dengan multiyears, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran sekaligus untuk beberapa tahun ke depan. Proyek pun bisa terus berjalan tanpa jeda birokrasi yang panjang.
Peringatan DPRD: Jangan Sampai Jadi Temuan BPK
Meski mendukung, anggota Komisi IV DPRD Banjar mengingatkan agar skema ini tidak menjadi celah penyimpangan. Mereka meminta eksekutif menyusun dokumen perencanaan secara cermat, termasuk rincian volume pekerjaan dan jadwal pembayaran.
"Kami dukung selama semua prosedur dipatuhi. Jangan sampai karena ingin cepat selesai, justru melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Risiko hukumnya besar," ujar seorang anggota Komisi IV DPRD Banjar dalam rapat pembahasan, pekan lalu.
DPRD juga meminta agar setiap tahapan pembayaran dilakukan sesuai progres fisik di lapangan. Hal ini untuk menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari yang bisa berujung pada kerugian daerah.
Manfaat bagi Warga Gambut dan Sekitarnya
RS Tipe D Gambut dirancang sebagai fasilitas kesehatan dasar yang akan melayani warga di Kecamatan Gambut dan wilayah penyangga Banjarmasin. Selama ini, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan rawat inap atau penanganan darurat.
Keberadaan rumah sakit ini diharapkan mengurangi beban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha di Martapura yang selama ini menjadi rujukan utama. Dengan adanya RS tipe D, pasien dengan kondisi ringan hingga sedang bisa ditangani lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
Langkah Selanjutnya: Finalisasi Dokumen Anggaran
Setelah mendapat lampu hijau dari DPRD, pemkab kini tengah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk proyek multiyears tersebut. Targetnya, proses lelang bisa dimulai dalam waktu dekat agar kontraktor baru bisa masuk lapangan sebelum akhir tahun.
Pemerintah Kabupaten Banjar juga berencana melibatkan tim pengawas internal dari Inspektorat untuk memantau langsung setiap tahap pembangunan. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar proyek yang sudah direstui politik tidak berakhir menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
