BANJARBARU — Kehadiran Erna Lisa Halaby di forum nasional itu menjadi bagian dari upaya Pemkot Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang keuangan daerah. Rakornas juga diikuti jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.
Forum tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan. Tujuannya memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Resmi Dibentuk
Dalam rangkaian kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Langkah tersebut menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan, tidak hanya pada perluasan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026. Pembiayaan tersebut menyasar pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
552 TPAKD Kini Menjangkau Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Rakornas turut menyoroti perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan dan pembiayaan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bagi Pemkot Banjarbaru, hasil Rakornas menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Fokusnya meliputi perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus Banjarbaru: Pembiayaan UMKM dan Literasi Keuangan
Wali Kota Lisa menilai perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hal itu terutama untuk membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
"Keikutsertaan kami dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya," ujarnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Banjarbaru berharap akses keuangan tidak sekadar menjadi layanan formal. Akses keuangan diharapkan menjadi instrumen untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera). Harapannya, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat hingga ke tingkat keluarga.
