KALIMANTAN SELATAN — Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan harga spektrum frekuensi akan dijaga tetap terjangkau agar operator punya ruang investasi memperluas jaringan 5G. Pemerintah menilai biaya lelang yang wajar menjadi kunci percepatan infrastruktur digital tanpa mengorbankan penerimaan negara.
Kebijakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail dalam sesi diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10). Menurut Ismail, spektrum frekuensi bukan sekadar sumber penerimaan negara, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Pemerintah, kata dia, perlu menyeimbangkan dua kepentingan: penerimaan negara dari pemanfaatan spektrum dan kemampuan investasi operator. Jika biaya spektrum terlalu tinggi, ruang ekspansi jaringan menyempit dan manfaat konektivitas bagi masyarakat ikut tertunda.
Harga Lelang Spektrum Kini Lebih Terjangkau
Ismail menyoroti perubahan pendekatan pengelolaan spektrum dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Lelang spektrum terbaru menawarkan harga yang relatif terjangkau, sehingga operator memiliki ruang melanjutkan investasi dan mengembangkan jaringan telekomunikasi.
"Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa hambatan biaya yang selama ini dikeluhkan industri telekomunikasi mulai berkurang. Operator besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart disebut-sebut sebagai pihak yang paling diuntungkan bila kebijakan harga spektrum berlanjut.
4G Sudah 98 Persen, 5G Jadi Prioritas Berikutnya
Ismail menjelaskan Indonesia telah membangun jaringan 4G dengan cakupan lebih dari 98 persen wilayah. Perkembangan 5G berlangsung semakin cepat, sehingga ketersediaan spektrum dengan biaya sesuai menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung ekspansi jaringan generasi terbaru.
"Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting," ucapnya.
Pemerintah memandang pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai prasyarat transformasi digital. Konektivitas harus tersedia lebih dulu sebelum masyarakat bisa memanfaatkan layanan digital secara produktif.
Bukan Hanya Soal Profitabilitas Operator
Ismail menegaskan pemerintah tidak cukup hanya menjaga profitabilitas industri. Investasi jaringan juga harus memastikan kebutuhan publik terpenuhi.
"Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," ujar Ismail.
Pendekatan itu mencerminkan pergeseran cara pandang regulator terhadap spektrum. Alokasi frekuensi tidak lagi semata dilelang untuk mengejar penerimaan negara, tetapi dirancang agar operator sanggup menanggung beban investasi modal yang besar dan waktu pengembangan yang panjang.
Apa Artinya bagi Operator dan Pengguna
Bagi operator, biaya spektrum yang wajar membuka ruang belanja modal untuk memperluas cakupan 5G di luar Jawa. Bagi pengguna, ekspansi jaringan berarti kualitas layanan data yang lebih merata, termasuk di daerah yang selama ini tertinggal.
Pemerintah menyatakan akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator. Kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan industri jangka panjang, bukan hanya target penerimaan tahunan.
Ismail menegaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci kemajuan digital Indonesia. Melalui kebijakan spektrum yang seimbang, pemerintah berupaya membuka ruang investasi bagi industri sekaligus memastikan manfaat konektivitas dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
