BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat dan kabupaten menandatangani Adendum Nota Kesepakatan pembangunan infrastruktur konektivitas strategis. Acara berlangsung di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026). Kesepakatan ini mencakup pembangunan jembatan penghubung antar pulau, koridor jalan lintas, hingga perbaikan alinyemen jalur distribusi barang.
Adendum ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar. Tiga proyek utama yang disepakati adalah pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mantewe.
Proyek Raksasa Senilai Rp 2,9 Triliun
Roy Rizali Anwar menyebutkan, dukungan Ditjen Bina Marga untuk jembatan yang menghubungkan Kalimantan dengan Pulau Laut ini mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat. Nilai kontrak untuk bagian tersebut mencapai sekitar Rp 2,9 triliun.
"Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional," kata Roy.
Konektivitas Menuju KEK Mekar Putih
Konektivitas Pulau Laut bakal diperkuat lewat pembangunan Koridor Lintas Tengah sepanjang 75 kilometer. Kebutuhan anggaran untuk jalur ini sekitar Rp 2 triliun.
Rute tersebut dirancang menghubungkan kawasan jembatan, pelabuhan, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih. Dengan demikian, arus logistik dari Pelabuhan menuju kawasan industri diharapkan berjalan lebih efisien.
Sementara itu, perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mantewe juga terus berjalan. Dua paket pekerjaan, yakni segmen KM 12 senilai Rp 152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp 199,1 miliar, telah mencapai progres di atas 58 persen. Keduanya ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
Gubernur: Jalan Harus Mampu Dilalui Peti Kemas
Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa pembangunan jembatan tidak bisa berjalan sendiri. Kesiapan jalan penghubung menuju kawasan ekonomi dan pelabuhan menjadi syarat mutlak agar distribusi barang optimal.
"Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas," ujarnya.
Pemprov Kalsel juga menyiapkan dukungan anggaran melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten. Penerangan di sepanjang jalur utama turut menjadi perhatian untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan.
"Kalau ini kerja sama dan kita kolaborasi, insya Allah jalan itu sudah terang," kata Muhidin.
Dukungan Pembiayaan dari BUMN Karya
Kegiatan penandatanganan dilanjutkan dengan paparan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) terkait skema dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Turut hadir Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah, serta Wakil Kapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar.
Hadir pula jajaran TNI, bupati dan wali kota se-Kalsel, serta perwakilan Kementerian PU, BUMN, dan BUMD. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama percepatan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir timur Kalimantan Selatan.
