KALIMANTAN SELATAN — BONE — Persoalan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Bone belum tuntas. Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi penyaluran, praktik yang berpotensi menyalahi aturan masih ditemukan di lapangan.
Modus Pembelian Berulang dan Barcode Ganda
Penelusuran di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir menunjukkan, antrean kendaraan masih terjadi hampir setiap hari. Bahkan, ada kendaraan yang sengaja menginap di sekitar SPBU demi mendapatkan BBM subsidi, serta kendaraan yang berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain dalam hari yang sama.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan, terutama dalam memastikan barcode transaksi sesuai dengan kendaraan yang mengisi.
Seorang warga di Watampone mengaku menggunakan lebih dari satu barcode untuk membeli BBM subsidi di SPBU berbeda. "Ada dua barcode saya pakai. Kalau sudah isi, maka pindah lagi ke SPBU yang lain pakai barcode lain," ujarnya.
Pengakuan ini tentu perlu diverifikasi lebih lanjut. Namun, jika praktik ini benar terjadi, celah tersebut berpotensi mengganggu pemerataan distribusi. Masyarakat yang berhak justru harus berhadapan dengan antrean panjang akibat pembelian berulang.
Marak Penjualan BBM Eceran
Di sisi lain, penyaluran BBM subsidi masih dibayangi maraknya penjualan secara eceran di sejumlah wilayah. Lapak dan kios yang menjual BBM eceran masih mudah ditemukan di beberapa titik.
Keberadaan ini harus menjadi perhatian serius aparat, terlebih jika BBM yang dijual diduga berasal dari subsidi yang dibeli dari SPBU. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM mengatur penyediaan, pendistribusian, serta konsumen pengguna BBM tertentu.
Verifikasi Ketat dan Penelusuran dari Hulu
Satgas bersama pengelola SPBU diminta memperketat verifikasi antara barcode, nomor polisi, jenis kendaraan, dan transaksi pengisian. Pengawasan tidak cukup hanya memastikan antrean jerigen berkurang, tetapi harus memastikan BBM subsidi benar-benar sampai ke konsumen yang berhak.
Maraknya BBM eceran juga perlu ditelusuri dari hulunya. Jika memang ada BBM subsidi yang disedot dari kendaraan lalu dijual kembali, persoalannya bukan sekadar antrean, melainkan potensi kebocoran distribusi yang lebih besar.
Pemkab Bone, Satgas, dan pengelola SPBU dituntut memastikan sistem pengawasan yang diterapkan tidak berhenti pada pengendalian antrean, tetapi juga menutup celah penyalahgunaan barcode dan pembelian berulang. Berkurangnya antrean jerigen belum otomatis berarti distribusi aman. Yang lebih penting adalah memastikan setiap liter BBM subsidi diterima konsumen yang berhak. (45r)
