TABALONG — Enam kabupaten di kawasan Banua Anam, Kalimantan Selatan, resmi menjalin kerja sama pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komoditas strategis. Penandatanganan kesepakatan berlangsung dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Terpadu TPID, TP2DD, dan TPAKD Tabalong di Jakarta, Rabu (26/8/2026) malam.
Lima daerah yang turut menandatangani kerja sama dengan Tabalong adalah Balangan, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Tapin. Inisiatif ini digagas Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani, dan menjadi yang pertama dilakukan di Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia.
Mengapa Inflasi Tidak Bisa Dikendalikan Sendiri-sendiri
Bupati Tabalong yang akrab disapa H Fani menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi karena kondisi ekonomi antardaerah saling terkait erat. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi produksi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga ketergantungan antarwilayah tidak bisa dihindari.
"Inflasi tidak bisa kita kendalikan sendiri-sendiri. Ada daerah yang menjadi sentra produksi dan ada daerah yang membutuhkan pasokan. Karena itu, kerja sama antardaerah menjadi sangat penting," ucapnya.
H Fani menilai Banua Anam memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan yang saling mendukung. Dengan struktur yang lebih terarah, potensi produksi masing-masing daerah dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain.
Respons Cepat Saat Pasokan Terganggu
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat respons ketika terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga komoditas strategis. "Kerja sama ini kami harapkan mampu mempercepat respons pemerintah apabila terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga komoditas strategis," ujar H Fani.
Inisiatif ini mendapat apresiasi dari Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, Asisten Direktur BI Prayudhi Azwar, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas RI Maino Dwi Hartono, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel Ariadi Noor. Mereka menilai kolaborasi antardaerah ini sebagai langkah positif dalam memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Kalsel.
Langkah Konkret Setelah Penandatanganan
Kesepakatan ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. Sejumlah tindak lanjut konkret telah dirancang, mulai dari pemetaan surplus dan kebutuhan komoditas, penguatan rantai pasok, hingga perdagangan antardaerah.
Acara penandatanganan turut dihadiri Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Direktur Utama Bank Kalsel, Dandim 1008/Tabalong, serta para kepala daerah se-Banua Anam. Kolaborasi ini dinilai dapat menjadi model sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi kawasan.
Dengan adanya kerja sama ini, enam kabupaten se-Banua Anam berkomitmen menjaga pangan tetap tersedia, harga terjangkau, distribusi lancar, dan inflasi terkendali secara bersama-sama.
