BANJARBARU — Paparan asap kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga membawa risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, SE, menyoroti perlunya tindak lanjut medis bagi mereka yang paling rentan, terutama relawan yang berjibaku di lapangan dan warga yang bermukim di sekitar titik api.
Menurut Emi, pemerintah daerah perlu segera memikirkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, khususnya untuk memantau kondisi saluran pernapasan dan paru-paru. Hal ini menyusul kualitas udara yang memburuk akibat karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Pemeriksaan Kesehatan di Posko Perlu Diperluas
Emi mengungkapkan, koordinasi awal bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebenarnya telah berjalan. Beberapa posko, seperti Posko Syamsudin Noor dan kawasan Guntung Damar, sudah mulai dijangkau layanan pemeriksaan kesehatan melalui puskesmas setempat.
“Beberapa hari yang lalu kita sudah koordinasikan terkait mengenai pemeriksaan kesehatan untuk relawan dan ada beberapa titik posko dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sudah mulai jalan melalui Puskesmas setempat,” ujarnya.
Namun, cakupan layanan tersebut dinilai belum cukup. Emi menegaskan pemeriksaan harus diperluas ke posko-posko gabungan yang baru didirikan, serta menjangkau masyarakat di wilayah terdampak yang selama ini mungkin belum tersentuh.
Pengobatan bagi Penderita ISPA Juga Perlu Disiapkan
Lebih lanjut, Emi menekankan bahwa penanganan kesehatan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan. Apabila ditemukan relawan atau warga yang menunjukkan gejala gangguan pernapasan, harus ada tindak lanjut berupa pengobatan yang memadai.
“Tidak hanya pemeriksaan kontrol kesehatan, tapi kemudian ada pengobatan-pengobatan terkait mengenai gejala-gejala pernapasan atau ISPA atau kemudian gangguan paru-paru yang memang juga harus dideteksi di lapangan,” tegasnya.
Pemetaan Titik Terparah untuk Prioritaskan Layanan
Ia juga mendorong pemerintah kota untuk memetakan titik-titik dengan dampak karhutla paling parah. Dengan begitu, pemeriksaan dan penanganan kesehatan dapat diprioritaskan bagi masyarakat maupun relawan yang paling banyak menghirup asap.
“Ke depan juga harus mulai dipikirkan bagaimana kemudian masyarakat terdampak serta relawan ini dilakukan pemeriksaan untuk pernapasan dan paru-paru karena dampak dari kondisi udara yang terjadi,” kata Emi.
Menurutnya, langkah ini perlu berjalan paralel dengan upaya pemadaman di lapangan. Koordinasi antara Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan, dan puskesmas harus terus diperkuat agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh posko relawan dan masyarakat yang membutuhkan. “Di beberapa titik yang memang sudah memerlukan ini akan kita koordinasikan juga,” pungkasnya.
