MARTAPURA — Transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Banjar terus berjalan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) setempat mencatat 81 aplikasi kini digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat, dengan 37 di antaranya dikembangkan secara internal oleh DKISP.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government DKISP Kabupaten Banjar, Cornelius Kristiyanto, menegaskan bahwa penerapan e-Government bukan sekadar urusan aplikasi. Menurutnya, ekosistem ini mencakup infrastruktur teknologi, jaringan, tata kelola aturan, hingga kesiapan sumber daya manusia.
Layanan Desa Bisa Diakses Lewat Gawai
Salah satu andalan digitalisasi pelayanan adalah Smart Kampung Manis, aplikasi administrasi digital untuk desa dan kelurahan. Masyarakat kini bisa mengurus surat, perizinan, dan dokumen resmi lainnya tanpa harus datang ke kantor desa.
“Kalau dulu awal kami mulai aplikasi ini, masyarakat masih harus jalan ke kantor desa. Lalu kami pikir, gimana nih kalau ada keluarga kita ada yang sekolah misalnya, atau masih lagi umroh atau apa, jadi kami kembangkan bisa lewat HP,” jelas Kristiyanto.
Cakupan aplikasi ini berkembang pesat. Awalnya hanya menjangkau lima desa dan satu kelurahan, kini sudah diterapkan di 49 desa. Sistem tanda tangan elektronik juga memungkinkan pembakal atau lurah memproses dokumen dari mana saja selama terhubung internet.
95 Persen Desa Telah Terjangkau Internet
Perluasan infrastruktur jaringan menjadi prioritas DKISP. Saat ini 262 dari 277 desa di Kabupaten Banjar telah terhubung internet. Masih ada 15 desa yang belum terjangkau sinyal, antara lain Sungai Asam, Sungai Besar, Lobang Baru, Benteng, Lumpangi, Takuti, Berkat Mulya, Paku, Sungai Langsat, Telaga Baru, Sindang Jaya, Karya Makmur, Alalak Padang, Keladan Baru, dan Pasar Kamis.
Untuk konektivitas internal pemerintahan, DKISP membangun jaringan fiber optik yang menyebarkan internet ke SKPD dan kecamatan. Dua kecamatan, yakni Telaga Bauntung dan Paramasan, menggunakan layanan Starlink setelah fiber optik dinilai kerap bermasalah.
“Dulu sempat pakai fiber optik tapi sering putus, jadi kami ganti pakai Starlink. Syukurnya sampai saat ini tidak ada gangguan,” ungkap Kristiyanto.
Keterbatasan Tenaga Pengembang Masih Jadi Kendala
Meski 37 aplikasi dibangun internal, sejumlah SKPD masih memakai aplikasi pihak ketiga. Penyebabnya sederhana: kekurangan tenaga ahli.
“Karena tantangannya programmer kami cuma dua, harus melayani 26 SKPD,” kata Kristiyanto.
Pengembangan layanan digital dan infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjar mendekatkan pelayanan publik berbasis digital hingga ke tingkat desa. Ke depan, penyelesaian wilayah blankspot menjadi pekerjaan rumah utama agar seluruh desa bisa menikmati layanan yang sama.
