KALIMANTAN SELATAN — Indonesia memasuki usia kemerdekaan ke-81 dengan pekerjaan rumah besar di sektor energi. Ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM masih membayangi, sementara kebutuhan gas dalam negeri terus meningkat. Di sinilah peran eksplorasi hulu migas menjadi penentu—bukan hanya untuk produksi, tapi juga kedaulatan energi jangka panjang.
Dua Strategi Utama: Laut Dalam dan Sumur Rakyat
SKK Migas kini menerapkan taktik ganda yang dinilai tepat sasaran. Pertama, mengejar proyek eksplorasi di laut dalam untuk menambah cadangan energi dalam skala besar. Kedua, melegalkan sumur-sumur migas rakyat yang sebelumnya beroperasi di wilayah abu-abu.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, eksplorasi laut dalam adalah upaya strategis untuk meningkatkan cadangan jangka panjang, sementara sumur rakyat membantu target produksi nasional secara cepat.
"Saya kira ini langkah strategis yang harus dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh SKK Migas. Saya kira perlu kita apresiasi," katanya.
Sumur Rakyat: dari Ilegal Menjadi Legal, Desa Ikut Diuntungkan
Transformasi sumur rakyat membawa dampak langsung ke ekonomi akar rumput. Kegiatan yang tadinya ilegal kini sah, masyarakat yang sulit mendapat pekerjaan akhirnya punya penghasilan tetap. Daerah pun mulai menikmati pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan yang sebelumnya tidak pernah masuk kas pemerintah.
Eddy Soeparno menjelaskan, meski nilai produksinya tidak sebesar proyek raksasa, keberadaan sumur rakyat saling mengisi dengan eksplorasi skala besar. "Jadi ini saling mengisi, saling menunjang, tetapi yang paling penting, ini adalah sebuah kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang tadinya ilegal menjadi legal," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/8).
Efisiensi Birokrasi: Kunci Percepatan Produksi
Selain strategi operasional, Komaidi menyoroti pentingnya memangkas birokrasi. Ia mencontohkan keberhasilan proyek ENI North Ganal yang hanya butuh 10 bulan dari penemuan eksplorasi hingga persetujuan Plan of Development (PoD) I. Kecepatan seperti ini, menurutnya, harus ditiru proyek migas lainnya.
"Ketika POD-nya bisa dipercepat, nanti masa monetisasi atau eksploitasi atau produksinya juga bisa dipercepat. Kalau itu bisa dipercepat, ya semuanya akan untung," tuturnya.
Regulasi dan Insentif: Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai
Di balik optimisme itu, Eddy mengingatkan masih ada pekerjaan rumah dari sisi regulasi. Kolaborasi SKK Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dinilai sudah berjalan baik, tetapi masukan dari Indonesian Petroleum Association (IPA) perlu mendapat perhatian serius. Tiga hal yang ditekankan: kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan insentif fiskal.
Mewujudkan mega proyek laut dalam dan memangkas waktu produksi menuntut kapasitas teknologi, finansial, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Di sinilah peran KKKS berkelas dunia menjadi sangat krusial—mereka bukan sekadar kontraktor, melainkan tulang punggung ketahanan energi nasional.
Gas bumi sendiri memegang posisi strategis di tengah tuntutan global menurunkan emisi karbon. Sifatnya yang jauh lebih bersih dibanding energi fosil lain menjadikannya jembatan transisi energi. Artinya, sektor hulu migas tetap relevan dan justru menjadi fondasi bagi masa depan energi Indonesia.
