Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menargetkan realisasi investasi pada 2026 mencapai Rp10,17 triliun. Target ini mengikuti capaian investasi sepanjang 2025 yang melonjak 132,7 persen menjadi Rp12,05 triliun, didorong penanaman modal asing yang tumbuh 426 persen.
BATULICIN — Target investasi tahun ini lebih rendah dari realisasi tahun lalu, namun Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan fokus pemerintah daerah bukan sekadar mengejar angka. Prioritasnya adalah memastikan setiap proyek yang masuk memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
"Harapannya tidak hanya tercermin dari nilai penanaman modal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Andi Rudi Latif di Batulicin, Jumat.
Realisasi investasi 2025 yang mencapai Rp12,05 triliun berasal dari 2.424 proyek yang menyerap 6.296 tenaga kerja. Capaian ini menjadi modal bagi pemkab untuk meningkatkan daya saing daerah.
PMA Tumbuh 426 Persen, Sektor Tambang Masih Primadona
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu, lonjakan investasi tahun lalu ditopang penanaman modal asing (PMA) yang naik dari Rp1,01 triliun menjadi Rp5,32 triliun. Adapun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh lebih moderat, dari Rp4,16 triliun menjadi Rp6,72 triliun atau naik sekitar 61 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 50,6 persen dari total investasi 2025. Di luar tambang, industri logam dasar menyumbang Rp1,50 triliun atau sekitar 12,4 persen, disusul sektor perdagangan dan reparasi sebesar 7,2 persen.
Pengawasan LKPM dan Kemudahan Perizinan Jadi Kunci
Untuk mencapai target 2026, DPMPTSP Tanah Bumbu memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, terutama perusahaan dengan rencana investasi besar. Pembinaan difokuskan pada penyusunan dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Pemkab juga memfasilitasi penyelesaian kendala perizinan melalui penerapan OSS Berbasis Risiko dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tanah Bumbu. Langkah ini ditempuh agar investor tidak tersendat pada birokrasi.
KEK Setangga dan Program Kemitraan UMKM Jadi Andalan Baru
Pengembangan investasi ke depan diarahkan pada pemanfaatan potensi kawasan Batulicin dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM lokal melalui program AKSI Geber Investasi.
Dengan struktur investasi yang masih bertumpu pada tambang, pemkab berupaya menyeimbangkan portofolio lewat sektor industri pengolahan dan perdagangan. Keberadaan KEK Setangga diharapkan mampu menarik investasi di luar komoditas ekstraktif.
