BANJARBARU — Sebanyak 205 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Banjarbaru yang akan memasuki masa purna tugas pada 2026 mengikuti pembekalan khusus di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen daerah mewujudkan visi Banjarbaru Emas yang elok, maju, adil, dan sejahtera.
Bekal Wirausaha dan Pengelolaan Dana Pensiun
Para peserta mendapatkan materi dari dua narasumber utama. PT Taspen (Persero) Banjarmasin memberikan pemahaman soal proses administrasi pensiun, hak-hak pensiunan, serta skema jaminan hari tua. Sementara PT Indogrosir Banjarmasin membekali peserta dengan wawasan kewirausahaan.
Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Kanafi, yang membuka kegiatan secara resmi, menekankan bahwa pengalaman dan pengetahuan para calon pensiunan masih menjadi aset sosial berharga. "Mereka dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah meskipun telah memasuki masa pensiun," ujarnya.
Mengapa Pembekalan Ini Penting bagi PNS Banjarbaru?
Pensiun kerap menjadi fase transisi yang menantang bagi PNS. Tanpa persiapan matang, produktivitas dan kesejahteraan bisa menurun drastis. Pemkot Banjarbaru merancang program ini agar para peserta tidak sekadar menerima hak pensiun, tetapi juga mampu merintis usaha atau mengelola dana hari tua secara mandiri.
Kanafi menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen, termasuk mantan aparatur sipil negara. "Mereka yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya tetap menjadi bagian dari ekosistem pembangunan," katanya.
Visi Banjarbaru Emas: Tidak Ada Pensiunan yang Terlantar
Program ini menjadi salah satu pilar kebijakan Pemkot Banjarbaru dalam memastikan kesejahteraan aparatur negara pasca-masa kerja. Dengan bekal wirausaha dan pemahaman administrasi pensiun, diharapkan para calon purna tugas bisa menjalani masa pensiun dengan lebih terencana, produktif, dan mandiri.
Kegiatan ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Banjarbaru tidak hanya fokus pada kinerja PNS aktif, tetapi juga pada masa depan mereka setelah tidak lagi menjabat. Langkah ini sejalan dengan tren pemerintah daerah lain di Kalimantan Selatan yang mulai serius menyentuh aspek kesejahteraan pensiunan.
