BANJARMASIN — Tim pengawas dari Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan secara berkala turun ke lapangan untuk memeriksa mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Fokus utama pengawasan adalah memastikan bahwa solar dan premium yang harganya disubsidi pemerintah hanya dibeli oleh konsumen yang berhak, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
Mengapa Pengawasan SPBU Diperketat?
Pemerintah daerah menilai pengawasan ketat perlu dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan BBM subsidi. Praktik pembelian dalam jumlah besar oleh oknum yang tidak berhak, atau yang kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, masih kerap ditemukan. Hal ini tidak hanya mengganggu pasokan, tetapi juga membebani anggaran negara.
“Kami ingin distribusi BBM subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata salah satu petugas Disdag Kalsel saat melakukan inspeksi mendadak di sebuah SPBU di pinggiran Banjarmasin, pekan lalu.
Modus dan Titik Rawan yang Diawasi
Dalam setiap pengawasan, petugas menyoroti beberapa titik rawan. Salah satunya adalah pengisian BBM menggunakan jeriken atau wadah khusus dalam volume besar tanpa surat rekomendasi yang jelas. Tim Disdag juga memeriksa kelengkapan administrasi SPBU, termasuk laporan penjualan harian dan data pembeli yang tercatat di sistem.
Selain itu, petugas memastikan bahwa setiap SPBU telah memasang papan informasi dan imbauan mengenai larangan penjualan BBM subsidi kepada kendaraan dinas pemerintah atau perusahaan tambang. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin penyalur.
Apa Langkah Selanjutnya dari Disdag Kalsel?
Ke depan, Dinas Perdagangan Kalsel berencana memperluas jangkauan pengawasan hingga ke SPBU di pelosok desa. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara terjadwal, tetapi juga secara dadakan untuk mengevaluasi kepatuhan para pengusaha SPBU. Disdag juga akan berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan rantai distribusi.
Masyarakat pun diimbau untuk ikut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan BBM subsidi di lingkungan masing-masing. Partisipasi warga dinilai efektif untuk membantu pemerintah menjaga agar subsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang paling membutuhkan.
