TANJUNG — Upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menekan angka pengangguran mendapat pengakuan di level regional. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Tabalong ditetapkan sebagai Terbaik II untuk kategori Penurunan Tingkat Pengangguran wilayah Kalimantan.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Muhammad Tito Karnavian menyerahkan langsung trofi apresiasi tersebut kepada Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani. Sejumlah pejabat negara turut hadir, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Tabalong Unggul di Antara Kabupaten Kalimantan Lainnya
Dalam kategori ini, Tabalong bersaing ketat dengan sejumlah daerah di Pulau Borneo. Posisi pertama diraih oleh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Murung Raya yang juga berasal dari Kalimantan Tengah.
Keberhasilan Tabalong menembus posisi tiga besar menunjukkan konsistensi daerah ini dalam mengelola sektor ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan. Penilaian dari Kementerian Dalam Negeri dan Majalah Tempo ini menitikberatkan pada hasil nyata di lapangan serta perencanaan program yang matang.
Bagaimana Kriteria Penilaian Penurunan Pengangguran Ini?
Tim penilai melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran secara terukur. Fokus utama bukan sekadar angka sesaat, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara berkelanjutan melalui skema pembangunan daerah.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri mengevaluasi data penurunan pengangguran yang sinkron dengan program pusat. Kehadiran Mendagri Tito Karnavian dalam acara ini sekaligus memberikan sinyal bahwa sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam pemberian apresiasi tahun ini.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sendiri merupakan kolaborasi antara Kemendagri RI dengan Majalah Tempo untuk mendorong kompetisi positif antarwilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
