TANJUNG — Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani menyatakan bantuan presiden itu akan diarahkan ke kebutuhan operasional hingga sarana dan prasarana penunjang penanganan karhutla. Pemkab Tabalong belum memerinci berapa porsi untuk masing-masing pos pengeluaran.
“Bantuan ini merupakan amanah yang akan kita dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung operasional penanganan karhutla,” kata Noor Rifani, dikutip Minggu (25/10/2026).
Pemkab Tabalong akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para relawan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) untuk memetakan kebutuhan di lapangan. Pemetaan itu jadi dasar pembagian alokasi dana sebelum penyaluran ke tim di lapangan.
140 Hektare Kawasan Hutan Terdampak, Tersebar di Tiga Kecamatan
Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Kabupaten Tabalong Aries Setiawan menyebut sekitar 140 hektare kawasan hutan tercatat terdampak karhutla. Luasan itu mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan Areal Penggunaan Lainnya (APL).
Titik terdampak tersebar di Kecamatan Bintang Ara, Muara Uya, dan Jaro. Tim perlindungan hutan bersama BPBD Kabupaten Tabalong masih melakukan penanganan di Desa Salikung, Kecamatan Muara Uya.
Data BPBD: 194 Kejadian, 507 Hektare Lahan Terbakar
Data Pusdalops BPBD Kabupaten Tabalong mencatat 194 kejadian karhutla dengan total lahan terbakar sekitar 507 hektare. Angka kejadian itu lebih besar dari luasan kawasan hutan yang terdampak karena mencakup lahan di luar kawasan hutan.
Selisih antara 140 hektare kawasan hutan dan 507 hektare lahan terbakar menunjukkan karhutla di Tabalong tidak hanya menyasar hutan lindung dan hutan produksi. Areal penggunaan lain di luar kawasan hutan ikut terbakar dan masuk hitungan Pusdalops BPBD.
Bantuan Dipakai untuk BBM hingga Konsumsi Relawan
Pembelian bahan bakar minyak jadi salah satu pos yang disebut Bupati. Selain BBM, dana dipakai untuk konsumsi relawan yang bertugas dan kebutuhan lain di lapangan.
Relawan UPBS menjadi ujung tombak pemadaman di tingkat desa. Kebutuhan mereka selama operasi berlangsung masuk dalam rencana penggunaan bantuan presiden.
Pemkab Tabalong belum mengumumkan jadwal pencairan dana ke tim lapangan. Koordinasi dengan BPBD dan UPBS akan menentukan prioritas kebutuhan di tiga kecamatan yang terdampak.
