BANJARBARU — Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel yang baru menjadi momentum memperkuat tata kelola keuangan di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, instansi vertikal, hingga badan usaha. Muhidin berharap kepemimpinan Harry Bowo melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten.
Menurut Muhidin, pendampingan BPKP dibutuhkan agar proses perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Pembinaan juga membuka ruang bagi pemerintah daerah mengenali kekurangan sebelum berkembang menjadi persoalan lebih besar.
Mengapa Pendampingan BPKP Dianggap Penting
Muhidin menilai banyak kekurangan dan kesalahan pengelolaan yang baru terungkap setelah proses berjalan. Karena itu, ia meminta bimbingan dilakukan terus-menerus agar perangkat daerah memahami aturan keuangan dan pembangunan.
"Sekarang penekanannya adalah pada pembinaan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah perencanaan atau pengelolaan ini sudah benar. Ternyata masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan bimbingan terus-menerus dari BPKP agar kita dapat meningkatkan wawasan mengenai keuangan dan pembangunan," jelasnya.
Koordinasi dengan BPK dan Inspektorat Diperkuat
Pemprov Kalsel berkomitmen membenahi tata kelola keuangan dan pembangunan agar lebih tertib dan sesuai ketentuan. Muhidin meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat untuk memperoleh arahan pengelolaan anggaran.
Pendekatan pencegahan lewat pendampingan dan konsultasi menjadi perhatian utama. Tujuannya menekan potensi kekeliruan sejak tahap perencanaan, bukan menunggu temuan di akhir tahun anggaran.
"Kalau zaman saya memerintah ini, saya harus tekan, tidak ada lagi kesalahan yang fatal. Kita harus memperbaiki bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik," tegas Muhidin.
Pesan BPKP Pusat untuk Kepala Perwakilan Baru
Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Akuntan Negara Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan pengukuhan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Cakupannya meliputi pemerintah daerah, instansi vertikal, serta badan usaha termasuk BUMN dan BUMD.
Iwan menegaskan BPKP berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan efektivitas pembangunan, dari tingkat nasional hingga daerah dan desa.
"Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru, Saudara Harry Bowo, dapat diterima sebagai mitra kerja yang bisa langsung melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik saat ini, serta dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan," ujarnya.
Harapan pada Kepemimpinan Harry Bowo
Muhidin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin antara Pemprov Kalsel dan BPKP. Ia berharap kepemimpinan baru di BPKP Kalsel meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, serta instansi vertikal.
"Kepada Pak Harry Bowo, kami mengucapkan selamat datang di Kalimantan Selatan. Mari kita bergabung dan berkolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal untuk membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan," ujarnya.
Pergantian kepemimpinan di BPKP Kalsel diharapkan menjaga kesinambungan kerja sama dalam memperkuat akuntabilitas keuangan serta mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.
