BANJARMASIN — DPMD Kalimantan Selatan memastikan program SEHATI tidak sekadar berfokus pada ketahanan pangan lokal. Program ini juga diarahkan untuk membantu desa beradaptasi dengan dampak perubahan iklim serta menggali potensi ekonomi dari kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan DPMD Kalsel, Masrai Zulzai Subkhi, menyebut program ini merupakan prioritas Kementerian Desa yang kick-off-nya baru digelar pada akhir Juni 2026 di Kabupaten Serang, Banten.
“Program SEHATI ini merupakan program prioritas dari Kementerian Desa yang kick-off-nya baru dilaksanakan pada akhir Juni 2026 di Kabupaten Serang, Provinsi Banten,” kata Masrai di Banjarmasin, Senin (7/9/2026).
Desa Bebas Sampah dan Hilirisasi Produk Unggulan Jadi Prioritas
Dalam implementasinya, SEHATI mendukung agenda nasional melalui pengembangan sumber protein, pengelolaan desa bebas sampah, hingga hilirisasi berbagai produk unggulan masyarakat desa.
DPMD Kalsel menyambut positif program ini karena dianggap mampu memperkuat program pemberdayaan yang selama ini sudah berjalan di tingkat desa.
Seleksi Ketat dari Pemerintah Pusat
Kendati demikian, tidak semua desa otomatis mendapatkan program. Setiap usulan yang masuk akan melalui proses seleksi dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah kabupaten diminta memberikan pendampingan penuh kepada desa dalam menyiapkan proposal yang sesuai potensi dan kebutuhan.
Desa-desa di Kalsel juga didorong menyusun usulan secara lebih terarah agar mampu bersaing dalam seleksi. Pendampingan ini dinilai krusial mengingat persaingan antardesa di tingkat nasional cukup ketat.
Apa Langkah Selanjutnya bagi Desa di Kalsel?
Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten adalah memetakan desa yang memiliki potensi unggulan, baik di sektor pangan, energi hijau, maupun produk lokal bernilai ekonomi. Pendampingan teknis penyusunan dokumen usulan juga menjadi kunci agar proposal desa lolos verifikasi.
Program SEHATI menjadi angin segar bagi desa-desa di Kalsel yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah provinsi. Jika usulan diterima, desa berpeluang mendapat pendanaan langsung dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi ekonominya.
