BANJARMASIN — Realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan hingga Juni 2026 mencapai Rp14,63 triliun, atau hampir setengah dari pagu yang ditetapkan. Angka tersebut setara dengan 49,85 persen dari total anggaran yang tersedia.
Di sisi lain, pendapatan negara yang terkumpul pada periode yang sama tercatat Rp7,99 triliun. Angka ini tumbuh 36,86 persen dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Defisit Rp6,64 Triliun Jadi Alat Stimulus Ekonomi
Selisih antara belanja dan pendapatan negara menghasilkan defisit regional sebesar Rp6,64 triliun. Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo menyatakan kondisi ini justru mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah.
"APBN regional Kalimantan Selatan mencatat defisit Rp6,64 triliun yang mencerminkan peran aktif pemerintah melalui belanja negara untuk mendorong perekonomian daerah, menjaga aktivitas ekonomi, serta memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan," ujar Catur di Banjarmasin, Kamis.
Belanja Pemerintah Pusat sendiri tumbuh signifikan sebesar 49,72 persen. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah direalisasikan sebesar Rp9,58 triliun untuk mendukung program pembangunan di kabupaten dan kota.
PAD Tumbuh 5,54 Persen, Belanja Modal Daerah Melonjak 45,99 Persen
Di tingkat pemerintah daerah, kinerja keuangan menunjukkan tanda penguatan. Hingga Juni 2026, pendapatan daerah mencapai Rp14,84 triliun. Meskipun pendapatan transfer mengalami penyesuaian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tumbuh 5,54 persen menjadi Rp4,59 triliun.
Catur menjelaskan, kenaikan PAD didorong optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi. Kondisi ini memperkuat kemampuan fiskal pemda dalam membiayai pembangunan.
Realisasi belanja daerah mencapai Rp14,57 triliun, tumbuh 1,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja yang paling menonjol terlihat pada Belanja Modal yang melonjak 45,99 persen.
Menurut Catur, lonjakan belanja modal menjadi indikasi percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi publik di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
APBD Regional Surplus Rp264,69 Miliar, Ruang Fiskal Terjaga
Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) regional Kalimantan Selatan hingga Semester I 2026 mencatat surplus Rp264,69 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah tetap terjaga.
"Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah tetap terjaga sehingga mendukung kesinambungan pembangunan dan stabilitas perekonomian di Kalimantan Selatan," kata Catur.
Surplus APBD ini berbanding terbalik dengan kondisi APBN regional yang defisit. Hal ini menunjukkan peran ganda fiskal: pemerintah pusat gencar membelanjakan uang untuk stimulus, sementara pemda menjaga keseimbangan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan.
