BANJARMASIN — PT Ambang Barito Persada (Ambapers), badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan kenaikan tarif angkutan batu bara ekspor. Rencana kenaikan ini khusus berlaku bagi pengguna alur ambang Sungai Barito, jalur vital bagi distribusi batu bara dari Kalsel.
Tarif Naik Jadi 0,50 Dolar AS, Dividen BUMD Melonjak
Direktur Utama Ambapers, H Zulfadli Gazali, mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan kenaikan tarif dari semula 0,30 dolar AS menjadi 0,50 dolar AS per metrik ton. "Kalau mendapat persetujuan, bisa menaikkan pendapatan daerah," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Jika disetujui, dampaknya langsung terasa pada dividen yang disetorkan ke perusahaan induk, PT Bangun Banua Kalsel. Selama ini, dividen yang diterima Bangun Banua dari Ambapers mencapai Rp17 miliar per tahun. Dengan tarif baru, angka tersebut diproyeksikan melonjak hingga Rp26 miliar, atau naik sekitar 70 persen.
Porsi Bagi Hasil Berubah Usai Pertemuan Gubernur
Selain soal tarif, struktur bagi hasil antara BUMD Kalsel dan PT Pelindo juga mengalami perubahan positif. Zulfadli menjelaskan, sebelumnya porsi bagi hasil adalah 60 persen untuk BUMD Kalsel dan 40 persen untuk PT Pelindo.
"Namun sesudah pertemuan Gubernur Kalsel Muhidin dengan Dirut Pelindo baru-baru ini berubah menjadi 70 persen dan 30 persen," ungkapnya. Perubahan ini menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel dari sektor pengelolaan alur sungai.
Ambapers: Anak Usaha yang Kelola Alur Sungai Barito
PT Ambapers merupakan anak perusahaan dari PT Bangun Banua Kalsel yang bertugas mengelola aliran Sungai Barito. Dalam operasionalnya, Ambapers menggandeng PT Pelindo III untuk memungut tarif angkutan batu bara ekspor. Potensi peningkatan pendapatan ini juga telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel, dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
