BALANGAN — Setelah melalui proses pembahasan intensif, Pemkab Balangan dan DPRD akhirnya mencapai kata sepakat atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Wakil Bupati Akhmad Fauzi mengapresiasi kerja keras seluruh fraksi dan panitia khusus yang telah mengakomodasi berbagai masukan demi menyempurnakan dokumen keuangan daerah tersebut.
Capaian WTP: Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik
Dalam kesempatan itu, Akhmad Fauzi mengungkapkan kabar baik lainnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan untuk tahun anggaran 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan,” ujar Akhmad Fauzi dalam sambutannya.
Meski Dapat Opini WTP, Tantangan Fiskal Nasional Masih Membayangi
Meski meraih opini terbaik, Akhmad Fauzi mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus dihadapi. Pemerintah daerah tengah bergulat dengan penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan perubahan skema transfer ke daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cermat. “Kita harus bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien agar anggaran yang tersedia benar-benar mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” katanya.
Sinergi DPRD dan Pemkab Jadi Kunci Akuntabilitas
Proses pembahasan Raperda ini disebut berlangsung dinamis. Berbagai rekomendasi dari DPRD telah diakomodasi sebagai penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah.
Akhmad Fauzi berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Balangan.
