KALIMANTAN SELATAN — Krisis politik dan sosial di Bolivia mencapai titik kritis. Aliansi buruh, serikat petani, penambang, dan organisasi guru yang dikoordinasikan Serikat Pekerja Bolivia (COB) mendesak Presiden Rodrigo Paz turun dari jabatannya. Blokade di hampir 100 titik jalan nasional memicu kelangkaan pangan dan obat-obatan.
Awalnya, protes massal dipicu oleh rancangan undang-undang yang mengizinkan hipotek tanah. Meskipun Presiden Paz membatalkan RUU itu pada pertengahan Mei, kemarahan publik meluas menjadi mosi tidak percaya karena krisis ekonomi makro yang mendalam.
Mundurnya Menteri Pertahanan Jadi Sinyal Keretakan Kabinet
Menteri Pertahanan Marcelo Salinas resmi mengundurkan diri pada awal Juni 2026. Laporan lokal menyebutkan Menteri Pendidikan juga mundur karena situasi yang dinilai kian tidak terkendali.
Presiden Paz langsung menunjuk Ernesto Justiniano, yang sebelumnya menjabat kepala lembaga anti-narkoba, sebagai Menteri Pertahanan baru. Tugas pertamanya adalah memulihkan ketertiban di tengah kepungan demonstran.
Krisis Ekonomi dan Tuduhan Neoliberalisme Memperkeruh Situasi
Bolivia menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang parah, inflasi barang pokok yang meroket, dan kelangkaan dolar AS. Kebijakan ekonomi Presiden Paz dinilai terlalu condong ke arah neoliberalisme dan membuka celah privatisasi aset alam, terutama cadangan litium strategis Bolivia kepada korporasi asing.
Masyarakat dan oposisi, termasuk mantan Presiden Sosialis Evo Morales, menuduh pemerintah sengaja menjual kedaulatan negara demi keuntungan korporasi multinasional. Tuduhan ini memperkuat narasi bahwa pemerintahan Paz "tunduk pada kepentingan asing", terutama Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dan sekutu regional seperti Presiden Argentina Javier Milei.
RUU Keadaan Darurat Picu Trauma Masa Lalu
Untuk membendung kerusuhan, Presiden Paz mengajukan RUU "State of Exception" ke Kongres. Undang-undang ini memberikan legalitas penuh bagi militer dan polisi untuk membubarkan massa secara represif.
Langkah itu memicu trauma masa lalu terkait tragedi berdarah Sacaba dan Senkata yang pernah terjadi di Bolivia. Rakyat menilai upaya tersebut sebagai bentuk represi di tengah tuntutan penyelesaian krisis ekonomi dan penolakan terhadap kebijakan neoliberal.
Kini, dengan blokade jalan yang melumpuhkan distribusi barang, posisi Rodrigo Paz kian terjepit. Ia harus memilih antara menerapkan darurat militer atau menyerah pada desakan rakyat untuk mundur dari kursi kepresidenan.
