Pencarian

Pemkab Tanah Laut Ambil Langkah Audit untuk Selesaikan Polemik Distribusi Solar Bersubsidi bagi Nelayan

Jumat, 29 Mei 2026 • 19:04:09 WIB
Pemkab Tanah Laut Ambil Langkah Audit untuk Selesaikan Polemik Distribusi Solar Bersubsidi bagi Nelayan
Pemkab Tanah Laut mulai audit distribusi solar bersubsidi untuk nelayan.

PELAIHARI — Polemik distribusi solar bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Tanah Laut (Tala) mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memutuskan untuk melakukan audit sebagai langkah baru penyelesaian masalah yang sudah berlarut ini.

Keputusan ini diambil setelah keluhan nelayan terus mengalir. Mereka kesulitan mendapatkan solar bersubsidi dengan harga yang terjangkau, sementara pasokan di lapangan kerap tidak merata.

Akar Masalah: Ketimpangan Pasokan di Lapangan

Distribusi solar bersubsidi untuk nelayan di Tala memang sudah lama menjadi persoalan. Tidak semua nelayan mendapatkan jatah yang sama. Ada yang kebanjiran, ada pula yang harus antre berhari-hari.

Ketimpangan ini memicu kecemburuan di kalangan nelayan. Beberapa kali mereka menyuarakan protes, baik langsung ke dinas terkait maupun melalui perwakilan di desa.

Pemkab Tala pun akhirnya bergerak. Audit menjadi instrumen yang dipilih untuk memotret secara utuh siapa penerima, berapa volume yang disalurkan, dan di titik mana kebocoran terjadi.

Proses Audit: Data Penerima Jadi Sasaran Utama

Audit yang dimaksud tidak hanya menyasar dokumen administrasi. Tim akan turun ke lapangan untuk mencocokkan data penerima dengan kondisi riil di pangkalan dan kapal nelayan.

“Kami ingin memastikan solar bersubsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak. Bukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata pejabat Dinas Perikanan setempat.

Proses ini diperkirakan berlangsung beberapa pekan ke depan. Hasil audit akan menjadi dasar bagi Pemkab untuk merombak sistem distribusi yang ada saat ini.

Apa Langkah Selanjutnya?

Setelah audit rampung, Pemkab Tala berencana menyusun ulang daftar penerima manfaat. Data lama yang dinilai tidak akurat akan diperbarui.

Pemkab juga akan mengevaluasi mekanisme penyaluran di tingkat kecamatan. Selama ini, beberapa kecamatan mengeluhkan volume jatah yang tidak sesuai dengan jumlah nelayan aktif.

Jika audit menunjukkan adanya penyimpangan, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada oknum yang terlibat. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi agen dan pengecer agar tidak bermain harga.

Nelayan di Tanah Laut berharap audit ini tidak sekadar formalitas. Mereka ingin hasilnya benar-benar mengubah nasib mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan solar murah saat melaut.

Bagikan
Sumber: radarbanjarmasin.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks