BANJARMASIN — Tiga tingkat pemerintahan di Kalimantan Selatan mengunci komitmen bersama untuk menuntaskan proyek strategis yang menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut. Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menandatangani Addendum Nota Kesepakatan Bersama yang turut melibatkan Gubernur Kalsel dan Bupati Tanah Bumbu.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa addendum ini memuat tiga proyek inti. Pembangunan jembatan, perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mentewe, dan pembangunan jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut menjadi prioritas yang harus diselesaikan secara sinergis.
Kemajuan Fisik dan Target Penyelesaian
Progres fisik proyek jembatan yang membentang antara dua pulau ini telah menembus 68,2 persen. Direktorat Jenderal Bina Marga mendukung penuh pembangunan bentang utama serta sebagian jembatan pendekat.
Roy menjelaskan, pengerjaan jalan pendekat di sisi Kalimantan akan digarap oleh Pemkab Tanah Bumbu, tepatnya di kawasan Batu Licin. Sedangkan sisi Kotabaru menjadi tanggung jawab Pemkab Kotabaru. "Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan menggarap jalan pendekat sisi Batu Licin. Sementara itu, pemerintah kabupaten Kotabaru menangani sisi Kotabaru demi mempercepat pembangunan," ujarnya di hadapan peserta rapat.
Dua Skema Pendanaan Koridor 75 Kilometer
Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut membentang sepanjang 75 km dengan total anggaran Rp 2 triliun. Seluruhnya dibiayai melalui dua skema pendanaan berbeda yang berjalan paralel.
APBN Kementerian PU menanggung jalur sepanjang 42 km, dengan alokasi Rp 1,2 triliun. Pekerjaan baru menyentuh 6,4 km, sehingga masih tersisa 35,6 km yang membutuhkan tambahan dana Rp 1,02 triliun.
Jalur sepanjang 33 km lainnya dibiayai APBD dengan anggaran Rp 868 miliar. Hingga saat ini, pembangunan baru menuntaskan 12 km, dan sisa 21 km membutuhkan alokasi tambahan Rp 760 miliar. Total kekurangan anggaran untuk menuntaskan koridor ini mencapai Rp 1,8 triliun.
Manfaat Mobilisasi Warga dan Distribusi Sembako
Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menyebut masyarakat telah lama menanti kehadiran jembatan penyeberangan ini. Akses transportasi darat yang lebih pendek akan memperlancar mobilitas warga sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur penyeberangan feri.
"Masyarakat sudah lama mendambakan jembatan penyeberangan ini. Kehadiran jembatan tentu mempermudah mobilitas warga, termasuk memperlancar distribusi sembako," jelas Rusli dalam keterangannya setelah acara.
Sinergi Antarwilayah Jadi Kunci
Roy menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak diukur dari dokumen kesepakatan semata. Kolaborasi antarpemda harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar berfungsi untuk rakyat.
"Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari dokumen semata. Namun, indikator utamanya adalah infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi, dan bermanfaat bagi masyarakat," tegas Roy.
Kegiatan penandatanganan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel, Danrem 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi, serta jajaran direksi PT PII, PT SMI, dan PT Bangun Banua. Bupati Kotabaru didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kotabaru, H. Abdul Hamid, dan Kepala Diskominfo, H. Hendra Indrayana.
