BANJARBARU — Harga telur ayam di tingkat peternak di Kalimantan Selatan terus tertekan, jauh dari biaya produksi. Kondisi ini memicu kekhawatiran para pelaku usaha perunggasan yang tergabung dalam Pinsar Kalsel. Mereka menilai, tanpa adanya harga acuan yang jelas, peternak rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi.
Ketua Pinsar Kalsel, sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya, menyebutkan bahwa harga jual telur dari peternak saat ini tidak sebanding dengan ongkos produksi yang terus meningkat. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah provinsi maupun pusat segera menetapkan harga acuan sebagai jaring pengaman bagi peternak.
Harga Jual di Bawah Biaya Produksi
Para peternak mengaku kesulitan menutup biaya pakan yang menjadi komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur. Fluktuasi harga jagung dan konsentrat disebut menjadi pemicu utama. Di sisi lain, harga jual telur di pasaran justru cenderung turun saat musim panen raya atau permintaan menurun.
Tanpa adanya patokan harga, peternak kerap menjadi price taker. Tengkulak atau pedagang pengumpul memiliki posisi tawar lebih kuat sehingga margin keuntungan peternak semakin tipis, bahkan merugi.
Disdag Siapkan Langkah Mitigasi
Menanggapi situasi ini, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya adalah menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk membahas mekanisme penetapan harga acuan dan skema intervensi pasar.
Kepala Disdag Kalsel menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Koordinasi dengan Bulog, dinas peternakan, serta asosiasi peternak akan diperkuat untuk mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Opsi seperti operasi pasar atau penyerapan hasil produksi oleh BUMN juga masuk dalam pembahasan.
Mengapa Harga Acuan Mendesak Ditetapkan?
Penetapan harga acuan dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha peternakan rakyat. Tanpa kepastian harga, peternak enggan mempertahankan produksi. Dampaknya, pasokan telur di pasar bisa terganggu dalam beberapa bulan ke depan, yang justru berujung pada kenaikan harga bagi konsumen.
Pinsar Kalsel berharap pemerintah tidak hanya merespons saat harga anjlok, tetapi juga memiliki skema perlindungan berkelanjutan. Mereka meminta agar kebijakan harga acuan tidak hanya bersifat imbauan, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh rantai pasok.
Tindak Lanjut dan Harapan Peternak
Rapat koordinasi yang dimatangkan oleh BPBD Kalsel bersama dinas terkait dijadwalkan membahas secara detail langkah teknis mitigasi ini. Para peternak berharap hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret di lapangan.
Mereka juga meminta agar pemerintah daerah turut mengawasi distribusi telur agar tidak ada pihak yang memainkan harga di tengah kondisi sulit seperti sekarang. "Kami butuh kepastian, bukan sekadar janji," ujar salah satu pengurus Pinsar Kalsel.
