BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah. Salah satu fokus utamanya adalah memperluas jangkauan pendidikan inklusif hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
Mengapa Pendidikan Inklusif Diperluas ke Pelosok?
Selama ini, anak berkebutuhan khusus di desa terpencil kerap kesulitan mengakses Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sebagian besar berada di ibu kota kabupaten atau kota. Keterbatasan jarak dan biaya transportasi menjadi kendala utama. Program inklusif memungkinkan mereka belajar di sekolah reguler terdekat dengan pendampingan guru pembimbing khusus (GPK).
Kepala Disdikbud Kalsel menyatakan bahwa pihaknya menargetkan setiap kecamatan memiliki setidaknya satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. “Kami tidak ingin ada satu pun anak yang tertinggal hanya karena lokasi tempat tinggalnya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Banjarmasin, kemarin.
Langkah Baru: Pelatihan Guru dan Penyediaan Alat Bantu
Untuk merealisasikan perluasan ini, Disdikbud Kalsel menyiapkan sejumlah langkah konkret. Pertama, pelatihan intensif bagi guru di sekolah reguler agar mampu menangani siswa dengan kebutuhan khusus. Kedua, pengadaan alat bantu belajar seperti buku braille dan media sensorik untuk siswa tunanetra atau tunagrahita.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menggandeng organisasi penyandang disabilitas lokal untuk melakukan asesmen awal terhadap calon siswa. Asesmen ini penting untuk menentukan jenis pendampingan yang tepat bagi setiap anak, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan efektif.
Target: Seluruh Sekolah Negeri Terbuka untuk Semua
Program ini tidak hanya menyasar sekolah dasar, tetapi juga jenjang SMP dan SMA negeri di seluruh Kalimantan Selatan. Disdikbud menargetkan pada tahun ajaran depan, setiap sekolah negeri di daerah perkotaan dan pinggiran sudah memiliki ruang sumber (resource center) yang dilengkapi alat peraga khusus.
“Pendidikan inklusif bukan sekadar menerima anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Lebih dari itu, kami harus memastikan kurikulum, metode mengajar, dan fasilitas sekolah benar-benar ramah bagi mereka,” tambah Kepala Disdikbud.
Apa Dampaknya bagi Orang Tua dan Anak?
Bagi orang tua di pelosok seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Tabalong, kebijakan ini menjadi angin segar. Mereka tidak perlu lagi menyekolahkan anaknya jauh ke kota atau mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi. Anak bisa bersekolah di kampung sendiri dengan pendampingan yang memadai.
Disdikbud juga membuka posko pengaduan bagi orang tua yang anaknya mengalami kesulitan di sekolah inklusif. Posko ini bisa diakses melalui dinas pendidikan setempat atau langsung ke provinsi. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai harapan dan tidak ada diskriminasi di lapangan.
