KALIMANTAN SELATAN — Kementerian PU saat ini mengebut penyelesaian 93 Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah. Di Sragen, dari total sekitar 900 pekerja, jumlahnya sempat turun menjadi 600 orang karena banyak tenaga kerja lokal mengikuti tradisi 1 Suro. Meski demikian, Dody meminta penyedia jasa menambah tenaga kerja hingga 1.000–1.100 orang untuk mengejar target sebelum tahun ajaran baru Juli 2026.
Strategi Ngebut 24 Jam dan Tambahan 400 Tenaga Kerja
"Strateginya tidak terlalu sulit karena sumber daya manusia di wilayah sekitar sini cukup banyak. Pekerjaan ini kami kejar 24 jam nonstop secara shift. Kami encourage (mendorong) penyedia jasa untuk terus ngebut," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).
Dengan tambahan tenaga kerja, proyek SR Sragen diharapkan bisa menyusul progres tercepat di Semarang dan Surabaya. Saat ini, capaian 87,12 persen menempatkan Sragen sebagai salah satu proyek dengan perkembangan paling baik secara nasional.
Gaya Pengawasan Langsung ke Titik Masalah
Dalam kunjungannya ke lokasi, Menteri PU menunjukkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih meninjau bagian depan proyek yang sudah rapi, Dody langsung menuju area yang belum selesai untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan.
"Begitu keluar mobil, saya memang sengaja cari bagian yang belum selesai atau belum rapi. Tujuannya supaya kami bisa langsung diskusi, cari tahu masalahnya apa dan segera cari solusinya," kata dia.
Target Fungsional Juni 2026 dan Perbaikan Jalan Rusak
Pemerintah menargetkan seluruh proyek SR sudah berstatus fungsional pada akhir Juni 2026. "Jadi, adik-adik kami bisa mulai menempati sekolah barunya tepat di tahun ajaran baru, Juli 2026," ucap Dody.
Selain memantau gedung, Dody juga menemukan kerusakan pada sejumlah ruas jalan kabupaten akibat lalu lintas kendaraan berat pengangkut material konstruksi. Ia memastikan persoalan itu akan diatasi melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026.
"Itu pasti kami atensi. Jalan-jalan akses di sekitar sekolah yang dilewati material ini akan kami perbaiki. Prinsipnya, pembangunan fasilitas ini tidak boleh meninggalkan infrastruktur jalan yang rusak," terangnya.
