BANJARMASIN — Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima kabupaten/kota pada Sabtu (30/5/2026). Kelima daerah yang kini memiliki struktur organisasi baru adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar (Martapura).
Ketua APJI Kalimantan Selatan, H. Aftahudin, menyebut pembentukan DPC ini merupakan strategi untuk memperkuat peran pelaku usaha jasa boga sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Mengapa Lima Daerah Ini Jadi Prioritas?
Menurut Aftahudin, kelima daerah tersebut memiliki konsentrasi usaha kuliner yang tinggi, mulai dari restoran, kafe, katering, hingga penyedia tenda dan jasa pendukung. “Kami berharap lima kabupaten/kota ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan UMKM di daerah masing-masing. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai sektor UMKM memiliki daya tahan lebih kuat dibanding perusahaan besar yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. “UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi daerah,” kata Aftahudin.
Program Kalsel Halal Jadi Fokus Utama
Pelantikan ini beriringan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tengah menggalakkan “Kalsel Halal”. Plh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Noor Aneka Linda Wati, menyambut positif kehadiran APJI sebagai mitra strategis.
“APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan,” ujar Linda.
Ia menambahkan, pihaknya membuka peluang kolaborasi dalam berbagai program pemberdayaan UMKM. Mulai dari peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi, hingga pemasaran produk. “Apabila APJI mengumpulkan anggotanya dan mengajukan permohonan kepada kami, tentu kami siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan,” katanya.
Sertifikasi Halal: dari Biaya Mandiri Jutaan Rupiah hingga Fasilitasi Pemerintah
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam pelantikan adalah sertifikasi halal. Aftahudin mengungkapkan, biaya sertifikasi halal secara mandiri bisa mencapai jutaan rupiah. Namun, bagi UMKM tersedia fasilitas dan pendampingan dari pemerintah sehingga prosesnya menjadi lebih mudah.
“Kami sangat senang dapat hadir dalam kegiatan ini. APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah,” ujar Linda dalam sambutannya.
Apa Langkah APJI Selanjutnya?
Dengan terbentuknya DPC di lima daerah, APJI Kalsel menargetkan pendataan dan edukasi massal bagi anggota terkait prosedur sertifikasi halal. Sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel akan difokuskan pada sosialisasi teknis pengurusan dokumen dan pendampingan di tingkat kecamatan.
Aftahudin berharap, keberadaan pengurus di daerah mampu mempercepat transformasi UMKM jasa boga agar naik kelas, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan. (Ian)
