PELAIHARI — Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Tanah Laut, Bornea Retno Mahalayati, menyatakan tambahan pengadaan beras sedang diproses. Menurut dia, jumlah itu diselaraskan dengan amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 soal ambang batas minimum CPPD Kabupaten Tanah Laut 2026 sebesar 30,25 ton.
"Jumlah ini diselaraskan dengan amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 yang menetapkan ambang batas minimum CPPD Kabupaten Tala tahun 2026 sebesar 30,25 ton," kata Bornea, Kamis (28/10).
DKPP Tanah Laut menargetkan CPPD menembus 41,13 ton pada akhir 2026. Angka itu terdiri dari stok yang sudah tersedia ditambah 30,34 ton beras yang kini dalam proses pengadaan.
Stok pemerintah tersebut diprioritaskan untuk intervensi darurat dan penanganan kerawanan pangan. Keberadaannya diharapkan menopang warga saat pasokan terganggu akibat kondisi darurat.
Selain memperkuat cadangan, Pemkab Tanah Laut menyalurkan bantuan pangan kepada 31.961 penerima manfaat. Total alokasi mencapai 958,83 ton beras untuk periode Juli hingga September 2026.
Pemerintah daerah juga menggandeng Bulog dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskumdag) Tanah Laut menggelar operasi pasar murah. Langkah itu untuk menjaga stabilitas harga beras dan daya beli masyarakat.
Kondisi di Pasar Pelaihari sejauh ini sejalan dengan upaya tersebut. Pedagang beras, Yunida, menyebut harga beras lokal maupun beras asal Jawa masih relatif stabil.
Berbagai jenis beras, mulai dari Siam Arjuna dan Mayang Jambun hingga sejumlah merek kemasan asal Jawa, masih dijual dengan harga terkendali. Pemkab Tanah Laut berharap penguatan cadangan pangan dan operasi pasar menjaga ketersediaan beras sekaligus mengantisipasi lonjakan harga saat pasokan terganggu.