BANJARBARU — Rapat koordinasi penganggaran Lokus Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 berlangsung di Aula Kantor Disperkim Kalsel, Banjarbaru. Forum tersebut mempertemukan sejumlah perangkat daerah untuk menyatukan perencanaan program perumahan dan permukiman.
Perangkat daerah yang hadir mencakup Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta DP3AKB. Kehadiran lintas sektor ini menjadi dasar penyelarasan program dan dukungan penganggaran untuk tahun 2027.
Sekretaris Disperkim Kalsel Ivonne Lestiyana menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi langkah untuk menyatukan perencanaan. Hasil penilaian terhadap tiga nominasi lokus Pokja PKP 2027 menuntut penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan seluruh perangkat daerah.
Penyesuaian itu mengikuti tugas, fungsi, kewenangan, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi. "Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan perencanaan dan memastikan program setiap perangkat daerah selaras dengan lokus Pokja PKP yang ditetapkan untuk 2027," kata Ivonne.
Ivonne menegaskan bahwa persoalan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Keterlibatan berbagai sektor dibutuhkan, mulai dari peningkatan kualitas rumah hingga pemberdayaan masyarakat.
Ruang lingkup kolaborasi mencakup penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan. Setiap sektor menyumbang peran sesuai kewenangannya dalam satu kerangka penanganan kawasan.
Pelaksanaan Pokja PKP 2025 di kawasan Mantuil, Kota Banjarmasin, menjadi salah satu rujukan. Pada 2026, lokus serupa berjalan di Desa Baringin, Kabupaten Tapin.
Ivonne menyebut dua pengalaman itu sebagai pembelajaran penting mengenai manfaat kolaborasi lintas sektor. Pola penanganan di kedua kawasan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan program 2027.
Rapat koordinasi ini belum menghasilkan rincian nominal anggaran per perangkat daerah. Tahap berikutnya adalah penyelarasan program dan kegiatan masing-masing instansi sebelum masuk proses penganggaran tahun 2027.