KALIMANTAN SELATAN — Wali Kota New York Zohran Mamdani menyerukan warga menolak anggapan bahwa adopsi kecerdasan artifisial atau AI tak bisa dibendung, dalam forum The People's AI Assembly di Webster Hall, Manhattan. Mamdani menilai pemerintah federal AS telah melepas tanggung jawab regulasi AI sehingga kota harus bergerak sendiri. Seruan itu muncul setelah ia melarang pemakaian AI di sekolah dasar dan menengah serta mewajibkan transparansi foto properti berbasis AI.
Zohran Mamdani menyampaikan pidato itu di hadapan warga New York bersama aktivis sekaligus bintang serial "Broad City", Ilana Glazer, yang bertindak sebagai pewawancara. Acara bertajuk The People's AI Assembly digelar oleh AI Now Institute, lembaga riset yang mengkaji dampak sosial teknologi AI.
Dalam forum tersebut, Mamdani mendorong warga agar tidak menerima begitu saja percepatan penerapan AI di tempat kerja, ruang kelas, dan layanan publik. Menurutnya, rollout teknologi itu bukan proses alami yang mustahil dibendung, melainkan hasil pilihan kebijakan yang bisa dipertanyakan.
Sebelum forum itu, Mamdani sudah mengeluarkan dua kebijakan yang berseberangan dengan arus adopsi AI di sektor publik. Ia memerintahkan larangan penggunaan AI di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Glazer, yang hadir sebagai orang tua murid, menyatakan kegelisahannya soal masuknya AI ke ruang kelas. "Ini membuat saya gugup. Rasanya sangat tanpa persetujuan, seolah-olah ini harus ada di sekolah. Dua tahun lalu tidak ada. Kenapa sekarang harus ada di sekolah?" katanya.
Kebijakan kedua mewajibkan pemilik properti, broker, dan platform real estat mengungkap secara jelas bila foto atau video listing rumah dibuat dengan bantuan AI. Aturan ini menyasar praktik "house-phishing", yakni penipuan lewat iklan properti yang menyesatkan calon penyewa atau pembeli.
Mamdani menyoroti absennya regulasi AI di tingkat federal. Ia menilai perdebatan nasional soal AI terlalu sering dibingkai sebagai perlombaan senjata dengan China, sementara pertimbangan kemanusiaan dikesampingkan.
Kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump lewat Superintelligence Task Force yang diumumkan awal bulan itu dinilai lebih banyak memberi ruang bagi perusahaan AI besar untuk mengatur diri sendiri. Padahal, sejumlah pelapor internal di Anthropic, Google DeepMind, dan OpenAI telah memperingatkan risiko AI terhadap keselamatan manusia.
Dalam pidatonya, Mamdani menyinggung insiden serangan militer AS ke sebuah sekolah di Iran pada Februari yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk sedikitnya 123 anak. Pejabat yang terlibat dalam investigasi internal Pentagon menyebut ketergantungan berlebihan pada AI dalam penargetan sebagai salah satu faktor serangan tersebut.
"Tidak ada yang harus terjadi begitu saja," kata Mamdani. "Ada pergeseran yang datang bersama ini, dan ada niat untuk membuat orang kewalahan sehingga merasa seolah tidak ada pilihan lain."
Ia juga menyamakan klaim perusahaan AI saat ini dengan argumen Facebook pada 2008. Menurutnya, narasi bahwa hanya pengembang yang berhak meregulasi AI adalah upaya menghindari akuntabilitas di semua tingkatan, tanpa mengorbankan potensi valuasi saat penawaran umum perdana atau IPO.
Anthropic diperkirakan melantai di bursa tahun ini, sementara OpenAI menyatakan akan go public pada 2027. Gelombang IPO itu membuat tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas produk AI makin relevan bagi publik yang menjadi penggunanya.
Bagi pasar Indonesia, perdebatan ini bergema dengan diskusi regulasi AI domestik yang masih berjalan. Pelaku bisnis digital dan investor startup perlu mencermati arah kebijakan kota-kota besar seperti New York, karena aturan transparansi AI di sektor properti dan pendidikan berpotensi menjadi rujukan regulator di negara lain.
Mamdani menegaskan bahwa kerangka berpikir soal AI harus berubah setelah pemerintahan federal saat ini berakhir. Ia menuntut model akuntabilitas yang berbeda dalam cara pemerintah membahas dan mengawasi teknologi tersebut.