BANJARBARU — Rapat teknis karhutla di Banjarbaru menjadi tindak lanjut koordinasi yang sudah digelar dua pekan sebelumnya di Jakarta. Hanif menyebut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sebagai syarat utama karena kebakaran yang berlangsung hampir tiga bulan ini masih sulit dikendalikan.
Sejumlah titik api memang berhasil dipadamkan. Namun api kerap berpindah ke wilayah lain sehingga menuntut penanganan lanjutan di lokasi baru.
"Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan," ujar Hanif.
Hasil pemetaan menetapkan kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti sebagai sasaran penanganan lanjutan. Sebelumnya, pengendalian sudah dilakukan di Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan.
Seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama sebelum bergerak ke wilayah kerja masing-masing.
Dari total area terdampak, sekitar 8.500 hektare berupa lahan persawahan dengan sisa panen jerami yang mudah terbakar. Sisanya, sekitar 1.800 hektare, merupakan lahan gambut di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Penanganan sawahan diserahkan ke Dinas Pertanian melalui pembalikan tanah untuk mengurangi bahan bakar api. Kawasan gambut butuh pendekatan berbeda karena api bisa bertahan di bawah permukaan.
"Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah," kata Hanif.
Percepatan penanganan ditempuh untuk menekan dampak kabut asap yang dirasakan warga, terutama penduduk Kota Banjarmasin. Warga di ibu kota provinsi itu terdampak cukup serius.
Hanif mengapresiasi dukungan GAPKI dan APHI di tingkat pusat maupun Kalimantan Selatan, termasuk forum perusahaan pertambangan. Dukungan itu diharapkan mempercepat pengerahan personel, peralatan, dan operasi pemadaman.
Kalimantan Selatan menjadi lokasi uji coba pola penanganan terpadu sebelum diterapkan di Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan. Ketiga provinsi masuk wilayah perhatian pemerintah karena berkaitan dengan program swasembada pangan, energi, dan air.
Langkah ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Inpres tersebut menjadi dasar koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam membantu penanganan kebakaran di tiga provinsi itu.