JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Fokus utama adalah memeriksa dan menangani sarana prasarana air minum agar layanan air bersih tetap berjalan selama masa tanggap darurat, sekaligus memetakan kebutuhan pemulihan infrastruktur di lokasi terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.
Dia menegaskan pentingnya memastikan layanan bagi masyarakat segera pulih, terutama akses terhadap air bersih dan sanitasi.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU telah menelusuri kondisi sarana air minum di Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan menyasar Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air masyarakat.
Salah satu titik yang ditangani adalah jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak dan sempat mengganggu distribusi air bersih.
Bersama PDAM Kabupaten Ende, perbaikan jaringan dimulai 16 Agustus dan tuntas pada malam 17 Agustus 2026. Setelah itu, aliran air bersih kembali mengalir sampai ke sambungan rumah warga.
Kementerian PU juga mengerahkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kerusakan dan langsung memperbaiki sarana yang terganggu agar layanan bisa berfungsi lagi.
Untuk memperkuat tim, 10 personel tambahan diberangkatkan dari Kupang guna mendukung pemeriksaan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka akan mengecek kondisi sarana dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dari jumlah itu, 2 unit MTA sudah berada di lokasi dan 1 unit lainnya adalah MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU), terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja.
Menteri PU Dody menegaskan penanganan dilakukan bertahap mengikuti hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan di tiap wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU terus menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi cepat. Bila diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum bakal dilakukan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan dioptimalkan lewat SPAM atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Namun jika perpipaan terganggu atau belum ada, dukungan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lain sesuai kebutuhan di lapangan.