KALIMANTAN SELATAN — Langkah hukum ini menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan antara raksasa media Disney dan pemerintahan Donald Trump. FCC yang dipimpin Brendan Carr memerintahkan ABC untuk mengajukan perpanjangan lisensi delapan stasiunnya bertahun-tahun lebih awal. Disney sebelumnya menyatakan pengajuan itu dilakukan "di bawah protes sebagai respons terhadap perintah yang melanggar hukum, sewenang-wenang, dan tidak konstitusional."
Dalam dokumen gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS, pengacara ABC menegaskan perusahaan sedang dihukum karena keputusan editorial dan pemberitaan yang mereka lakukan. ABC menyebut tidak punya "cara alternatif untuk menghilangkan ancaman yang berkelanjutan dan langsung ini selain menyerah total pada tuntutan Pemerintahan."
Puncak konflik dipicu oleh konten dua program andalan ABC. Monolog pembawa acara larut malam Jimmy Kimmel dan komentar di program diskusi siang hari "The View" menjadi perhatian khusus pemerintahan Trump. FCC bahkan meluncurkan penyelidikan terhadap "The View" terkait dugaan pelanggaran aturan "waktu setara" dalam pemilu.
Penyelidikan itu dimulai setelah James Talarico, kandidat Senat dari Partai Demokrat Texas, tampil di acara tersebut pada Februari lalu. Sebelumnya, FCC juga menerbitkan pedoman baru pada Januari yang mewajibkan pembawa acara larut malam dan siang hari memberi waktu setara kepada kandidat politik dari berbagai partai.
ABC mengungkapkan tekanan ini memaksa perusahaan mengubah keputusan normal mereka. Pada 16 Juli lalu, ABC memutuskan untuk melakukan streaming langsung pidato Presiden Trump yang tidak ditayangkan secara langsung di kanal utama dengan alasan pertimbangan editorial. Keputusan streaming tersebut disebut sebagai hal yang "biasanya tidak akan dilakukan" perusahaan.
"Dengan adanya ancaman tidak diperpanjangnya atau dicabutnya lisensi siaran, ABC tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari setiap keputusan yang mungkin membuat marah Pemerintahan atau Ketua FCC," demikian pernyataan ABC dalam gugatannya.
Perusahaan menambahkan bahwa target sebenarnya dari FCC bukanlah praktik ketenagakerjaan stasiun atau penayangan pidato presiden, melainkan isi program yang mereka tayangkan. "Karena Komisi tidak bisa mengatur konten itu secara langsung, mereka menggunakan peninjauan lisensi stasiun sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang sama," tulis ABC.
Dalam wawancara terpisah dengan CNC, CEO Disney Josh D'Amaro menegaskan komitmen perusahaan untuk melawan tekanan tersebut. "Kami sangat berpegang pada prinsip ini. Kami akan membela apa yang kami yakini sebagai integritas jurnalistik," ujar D'Amaro. "Kami tidak akan diatur bagaimana menjalankan bisnis kami."
Selain gugatan utama, ABC juga mengajukan permohonan perintah penahanan sementara terhadap upaya pembaruan lisensi FCC serta minta injunksi awal. Langkah ini menunjukkan keseriusan Disney dalam menghadapi apa yang mereka nilai sebagai campur tangan politik terhadap ruang redaksi.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi independensi media penyiaran di Amerika Serikat, sekaligus sinyal bagi industri hiburan global tentang batas-batas intervensi pemerintah terhadap konten media.