BANJARMASIN — Kesepakatan sementara target pendapatan daerah Kalsel 2027 itu dicapai dalam rapat kedua pembahasan KUA-PPAS antara TAPD dan Banggar DPRD, Sabtu (18/7/2026). Sebelumnya, TAPD hanya mematok target Rp7,812 triliun, yang sebenarnya sudah naik dibandingkan target 2026 sebesar Rp7,353 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Noor Yaumil optimistis penerimaan PBBKB bisa ditingkatkan. Ia menyebut, salah satu kebijakan yang disiapkan pada 2026 adalah pemberian insentif pajak kepada Wajib Pungut (Wapu) BBM.
“Tarif yang sebelumnya 10 persen akan diberikan insentif sebesar 2,5 persen sehingga menjadi 7,5 persen,” ujar Subhan. Kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan volume pembelian BBM, yang berujung pada kenaikan penerimaan pajak daerah.
Untuk 2027, Pemprov Kalsel akan memperkuat koordinasi lintas instansi. Subhan bahkan meminta dukungan DPRD membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan SKPD terkait dan aparat penegak hukum untuk mengawasi volume BBM yang beredar.
Menurut Subhan, selama ini Bapenda hanya memungut pajak berdasarkan data yang diterima, tanpa bisa mengawasi volume riil di lapangan. “Bisa saja mereka membeli satu juta liter, tetapi yang dilaporkan hanya 300 ribu liter. Ini yang disebut under invoicing,” jelasnya. Ia berharap Dinas ESDM dan instansi lain turut mengawasi distribusi BBM di Kalsel.
Anggota Banggar DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengapresiasi strategi TAPD. Namun ia mengingatkan agar optimalisasi tidak hanya bertumpu pada sektor kewenangan Bapenda seperti PBBKB, PKB, dan BBNKB.
“Jangan hanya fokus pada sumber pendapatan yang berada di bawah kewenangan Bapenda. Masih banyak peluang pendapatan murni daerah yang bisa dioptimalkan,” ujarnya. Ia mencontohkan sektor pendidikan dan unit pelayanan yang kerap melampaui target. Menurutnya, total ada sekitar 57 item sumber pendapatan daerah yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
Ketua TAPD Kalsel HM Syarifuddin menyebutkan, dalam rancangan pendapatan 2027, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp5,075 triliun, naik dari target 2026 sebesar Rp4,62 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp4,202 triliun.
Dalam struktur APBD murni 2026, PBBKB berkontribusi sekitar 63,5 persen dari total pajak daerah. Dengan optimalisasi yang lebih ketat, target Rp9 triliun dinilai bukan sekadar wacana.