KALIMANTAN SELATAN — Ribuan triliun rupiah investasi hilirisasi tengah digeber oleh Holding BUMN tambang dan energi. Namun, di balik nilai proyek yang fantastis, risiko penyimpangan ikut membayangi. Untuk mengantisipasi hal itu, Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia meminta KPK turun tangan sejak awal.
"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," kata Dony dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Dony menekankan, pendampingan dari KPK bukan sekadar formalitas. Menurutnya, setiap grup dan tim yang terlibat dalam proyek-proyek strategis ini wajib mendapatkan pelatihan dan penguatan aspek pencegahan. Tujuannya, seluruh proses pengadaan hingga eksekusi bisa dimitigasi risikonya secara menyeluruh.
"Bagaimanapun kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal," tegas Dony.
Proyek hilirisasi yang dimaksud mencakup pengolahan nikel, bauksit, hingga tembaga yang selama ini digarap oleh anak usaha PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dan PT Pertamina (Persero). Nilai investasinya mencapai puluhan miliar dolar AS dan menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu adalah kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dony mengaku akan mengontrol langsung ketaatan para direksi dan komisaris BUMN dalam melaporkan hartanya.
"Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan tepat waktu karena tidak ada toleransi," ujarnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat banyaknya proyek strategis yang melibatkan anak usaha BUMN seperti PT PLN (Persero) di sektor energi hijau hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di infrastruktur digital. Dengan pengawasan ketat sejak hulu, Dony berharap transformasi BUMN bisa berjalan di koridor yang jelas dan bebas dari potensi korupsi di masa depan.
Kolaborasi antara Danantara dan KPK ini menjadi sinyal bahwa holding BUMN tidak main-main dalam urusan tata kelola. Jika berjalan mulus, proyek hilirisasi tidak hanya mendongkrak penerimaan negara, tetapi juga menekan kebocoran anggaran yang selama ini menghantui sektor BUMN.