BATULICIN — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu resmi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) setelah masuk dalam daftar peresmian nasional oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. Prosesi peresmian delapan MPP baru itu digelar secara hibrida, dan jajaran Pemkab Tanah Bumbu mengikutinya dari Kantor Bupati di Gunung Tinggi, Batulicin.
Peresmian tersebut dirangkaikan dengan Seminar Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) MPP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat integrasi layanan publik di daerah.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyatakan bahwa keberadaan MPP merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan layanan harus mudah, cepat, dan terintegrasi.
“Kehadiran MPP ini sejalan dengan misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” ujar Bupati Andi Rudi Latif.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa peresmian ini merupakan langkah konkret meningkatkan kualitas layanan melalui integrasi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Ia mencatat, total MPP yang telah beroperasi di Indonesia kini mencapai 313 unit.
Angka itu setara dengan sekitar 61,5 persen pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan MPP. “Dengan peresmian ini, saya berharap MPP tidak hanya menambah jumlah layanan yang tersedia, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.
Selain Kabupaten Tanah Bumbu, tujuh daerah lain yang MPP-nya diresmikan secara nasional adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan. Peresmian ini menambah jumlah daerah yang telah memiliki pusat pelayanan terpadu bagi warga.