BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengelolaan isu secara dini dan sistematis sebagai strategi menjaga kepercayaan publik di era digital. Langkah ini dinilai krusial mengingat cepatnya penyebaran informasi, termasuk disinformasi, yang berpotensi merusak reputasi institusi pemerintah.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil mengatakan komunikasi publik kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Menurutnya, hal itu telah menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
"Isu yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi reputasi institusi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik merupakan instrumen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah," ujarnya dalam Public Communication Summit 2026 di Banjarmasin, Rabu.
Subhan menegaskan potensi isu di berbagai sektor harus diantisipasi melalui langkah strategis yang terukur sejak tahap awal. Pemerintah tidak boleh menunggu hingga isu berkembang menjadi krisis komunikasi yang berdampak luas pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Pengelolaan isu tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi perangkat daerah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara sinergis dan berkelanjutan," katanya.
Subhan menyoroti kompleksitas tantangan komunikasi pemerintah saat ini. Media sosial telah menjadi ruang diskursus publik yang sangat dinamis, sementara media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel. Keduanya perlu dikelola secara bijak dalam satu ekosistem komunikasi yang saling mendukung.
Pemerintah juga dihadapkan pada arus informasi yang bergerak cepat, termasuk konten berisi disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian. Subhan menyoroti keberadaan akun media sosial anonim yang aktif menyebarkan informasi negatif namun sulit diidentifikasi karena tidak memiliki identitas jelas, rekam jejak memadai, maupun keterbukaan untuk berdialog.
"Informasi negatif sering kali memperoleh perhatian dan respons lebih cepat dibandingkan informasi yang bersifat klarifikasi sehingga pemerintah memerlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif," ujar Subhan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhammad Muslim mengatakan Public Communication Summit 2026 menjadi kebutuhan strategis. Arus informasi saat ini tidak hanya berasal dari saluran resmi pemerintah, tetapi juga berkembang masif melalui berbagai platform digital dan media sosial.
Ia berharap forum itu dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital sekaligus menjawab bagaimana membuat strategi yang baik dalam menghadapi berbagai persoalan komunikasi.
"Forum tersebut menjadi sarana memperkuat kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota agar mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat," ujar Muslim.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berupaya membangun kesepahaman, koordinasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengelola isu secara efektif. Tujuannya memperkuat komunikasi publik yang kredibel, responsif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.