BANJARMASIN — Ketua RT yang sudah terpilih melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara di lingkungan kelurahan ternyata belum semua mendapat Surat Keputusan (SK) pelantikan. Kondisi ini dikeluhkan oleh sejumlah anggota DPRD Banjarmasin yang menilai proses birokrasi justru menjadi penghambat.
Para wakil rakyat di DPRD Banjarmasin menyoroti lambatnya proses administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka menduga ada sejumlah berkas yang belum rampung atau justru terhambat verifikasi data calon Ketua RT yang sudah disetujui warga.
“Jangan sampai Ketua RT yang sudah dipilih warga digantung tanpa kejelasan. Ini menyangkut pelayanan dasar di lingkungan paling kecil,” ujar seorang anggota DPRD Banjarmasin dalam rapat kerja dengan Komisi I beberapa waktu lalu.
Ketiadaan Ketua RT definitif membuat sejumlah program kelurahan seperti pendataan warga, penyaluran bantuan sosial, hingga pengelolaan keamanan lingkungan menjadi tidak optimal. Jabatan Ketua RT adalah ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan harian masyarakat.
DPRD mendesak agar Pemkot Banjarmasin segera mengeluarkan SK pelantikan bagi Ketua RT terpilih. Mereka meminta agar proses birokrasi tidak berbelit-belit dan mengutamakan kepentingan warga.
Pihak eksekutif melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (DPMK) Banjarmasin mengaku akan segera menginventarisir data Ketua RT yang belum dilantik. Targetnya, seluruh Ketua RT hasil pemilihan warga bisa dilantik secara serentak dalam waktu dekat.
“Kami sedang mengumpulkan data dari seluruh kecamatan. Setelah semua lengkap, proses pelantikan akan dilakukan secepatnya,” ujar pejabat DPMK Banjarmasin.
DPRD mengingatkan agar Pemkot tidak main-main dengan aspirasi warga. Pelantikan Ketua RT yang tertunda dinilai sebagai bentuk pembiaran yang bisa memicu kekecewaan di tengah masyarakat.