BANJARMASIN — DPRD Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo di Banjarmasin, Selasa siang.
Pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada 21 Mei lalu. Saat itu, perwakilan sopir truk dari berbagai kabupaten/kota se-Kalsel meluapkan keluhan mereka langsung ke meja DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Desy Oktavia Sari membacakan laporan Badan Musyawarah (Banmus) yang merinci latar belakang pembentukan Pansus. Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi di provinsi ini sudah berlangsung cukup lama dan makin parah.
"Meningkatnya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi, di antaranya dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi untuk memperoleh BBM secara tidak tepat sasaran," ungkap Desy dalam rapat paripurna tersebut.
Modus-modus ini dinilai membuat BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru bocor ke pihak yang tidak berhak. Kondisi ini langsung berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kekacauan distribusi ini. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi untuk menjalankan operasional sehari-hari.
Akibatnya, kelancaran distribusi barang dan jasa di Kalimantan Selatan ikut terancam. DPRD Kalsel berkomitmen bahwa Pansus yang dibentuk akan berpihak penuh kepada kepentingan masyarakat, khususnya memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai ketentuan.
Melalui Pansus ini, DPRD Kalsel mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih optimal. Caranya dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina (Persero), serta instansi terkait lainnya.
"Kami ingin distribusi BBM subsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran," tegas Kartoyo.
Usai rapat paripurna, kegiatan berlanjut dengan rapat internal Pansus untuk membahas awal sekaligus memilih pimpinan Pansus yang diusulkan fraksi-fraksi DPRD provinsi setempat. Publik kini menanti langkah konkret Pansus dalam membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan.