MARTAPURA — Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menyatakan kedua kecamatan punya potensi dikembangkan sebagai kawasan agrobisnis untuk menopang pertanian dan perkebunan. Arah pembangunan tetap harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk area yang berpotensi terdampak bencana.
Pembahasan penyusunan RDTR Astambul dan Martapura Timur melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) serta pihak terkait lain. Rapat berlangsung Rabu, sebelum Yudi menyampaikan hasilnya kepada wartawan.
Mengapa Banjir dan Karhutla Masuk Hitungan RDTR
Ancaman banjir dan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian tersendiri dalam penyusunan dokumen tata ruang kedua kecamatan. Yudi menegaskan penataan ruang harus mempertimbangkan kawasan rawan banjir agar pembangunan tidak memunculkan persoalan baru bagi masyarakat.
"Kemarin (Rabu) sudah kita bahas bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dan pihak terkait lainnya dalam rapat bersama," ungkap Yudi, Kamis (12/11/2026).
RDTR Akan Mengikat Perizinan dan Pemanfaatan Ruang
Dokumen RDTR nantinya menjadi dasar hukum yang mengikat dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengaturan perizinan dan pemanfaatan ruang. Karena itu, isi dokumen mesti konsisten dengan kondisi lapangan.
"Karena secara dasar hukumnya akan mengikat nanti kepada perencanaan pembangunan ke depan, terkait dengan perizinan, dan lain sebagainya," ujar Yudi.
Pemkab Banjar berharap RDTR tidak berhenti sebagai produk perencanaan di atas kertas. Penerapannya di lapangan menjadi kunci agar pembangunan diarahkan sesuai potensi masing-masing wilayah tanpa mengabaikan risiko bencana.
Bagi warga Astambul dan Martapura Timur, arah kebijakan ini menentukan sejauh mana lahan pertanian dan perkebunan bisa dimanfaatkan sekaligus seberapa ketat aturan bangunan di zona rawan banjir. Kedua kecamatan selama ini dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas pertanian yang cukup luas di Kabupaten Banjar.