KALIMANTAN SELATAN — Kementerian ESDM menjadwalkan rapat khusus pekan depan untuk membahas mandatori biodiesel B50 yang sedianya berlaku 2027. Kajian ulang muncul karena peningkatan serapan CPO domestik berpotensi menggerus volume ekspor sawit sekaligus memperbesar beban insentif yang ditanggung BPDP.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan pihaknya belum menetapkan besaran mandatori biodiesel tahun depan. Rapat khusus akan digelar untuk mematangkan keputusan tersebut.
"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," kata Eniya saat menjadi pembicara di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, Kamis (12/11).
Pasokan Bahan Baku Jadi Pertanyaan Pertama
Penerapan B50 memunculkan kekhawatiran atas ketersediaan feedstock bagi industri sawit. Kebutuhan biodiesel dalam negeri yang naik akan menyerap lebih banyak crude palm oil (CPO) yang selama ini juga memasok pasar ekspor.
Eniya mengklaim pemerintah telah mengamankan ketersediaan bahan baku hingga tahun depan. Pelaku industri, menurutnya, tetap dapat menjalankan ekspor secara normal. "Saya masih punya waktu satu bulan," ujarnya.
Hingga November 2026, pemerintah telah menyalurkan biodiesel untuk campuran Biosolar sebesar 13,84 juta kiloliter (kl). Angka itu setara sekitar 83% dari total alokasi 16,75 juta kl tahun ini.
Eniya juga menyoroti cakupan insentif yang saat ini hanya diberikan untuk sektor public service obligation (PSO), padahal permintaan biodiesel dari sektor non-PSO terus meningkat.
Simulasi 2027-2030: Ekspor Berpotensi Tertahan di 26,16 Juta Ton
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menghitung dampak kebijakan terhadap keuangan negara dan neraca perdagangan. Simulasi kuantitatif periode 2027-2030 menunjukkan mandatori B50 yang kaku dapat menghindari impor solar hingga 46,82 juta kl.
Konsekuensinya tidak ringan. Penyerapan CPO domestik berpotensi mengurangi volume ekspor sawit, sementara pemerintah harus menanggung insentif selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar yang semakin besar melalui skema PSO.
"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030. Sementara itu, dana pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif sehingga berisiko memicu defisit pendanaan," kata Hidayat.
Ia mengusulkan mandatori diterapkan secara adaptif, dengan batas pengaman fiskal dan pasokan bahan baku. Tingkat bauran biodiesel bisa disesuaikan dengan perubahan harga pasar negara.
Harga Minyak Melemah, Insentif Bisa Membengkak
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat penurunan harga minyak mentah dunia berpotensi memperbesar beban pembiayaan B50. Alasannya, harga minyak yang turun justru memperlebar selisih harga solar dan biodiesel berbasis sawit.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Muhammad Riefky Hasan, memperkirakan BPDP perlu menanggung subsidi lebih besar bila harga minyak terus melemah pada 2027. Kebutuhan insentif diperkirakan berada di kisaran Rp 12,7 triliun hingga Rp 47,2 triliun, dengan asumsi kurs Rp 18.154 per dolar AS.
Angka itu berasal dari simulasi kebutuhan insentif US$700 juta hingga US$2,6 miliar, bergantung skenario harga minyak mentah Brent di kisaran US$100 hingga US$70 per barel. Dana tersebut dipakai menutup selisih bila HIP biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar.
"Harga referensi biodiesel mengikuti harga CPO, bukan minyak mentah. Sementara itu, volumenya telah ditetapkan berdasarkan mandat pemerintah, sehingga BPDP harus menanggung selisihnya," kata Riefky.
Apa Artinya bagi Pelaku Industri dan Investor Sawit
Bagi emiten perkebunan, ketidakpastian besaran mandatori tahun depan menahan kepastian atas alokasi CPO untuk pasar domestik versus ekspor. Volume ekspor yang tertahan berpotensi menekan pendapatan dalam dolar, sementara beban pungutan ekspor tetap menjadi instrumen utama pendanaan insentif.
Dari sisi fiskal, pelebaran selisih HIP biodiesel-solar berarti ruang BPDP menyempit. Bila pungutan ekspor tidak lagi menutup kebutuhan, opsi yang tersisa adalah penyesuaian tarif pungutan atau perubahan skema insentif — dua hal yang sama-sama menyentuh margin pelaku usaha.
Keputusan akhir menunggu rapat Kementerian ESDM pekan depan. Eniya menegaskan kajian mencakup kesiapan teknis, kecukupan pasokan, dan mitigasi finansial sebelum angka mandatori ditetapkan.