BANJARMASIN — Rapat Dengar Pendapat soal harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt. Mustaqimah. Hadir Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi, perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, jajaran dinas perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.
Fokus pembahasan menyangkut pola pengelolaan, konektivitas rute, dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Komisi III menilai koordinasi lintas wilayah jadi syarat agar layanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Mengapa Integrasi Rute Jadi Kunci
Mustaqimah menyatakan integrasi antarkabupaten dan kota dibutuhkan supaya trayek tidak saling menimpa. Ia berharap tarif bisa ditekan seminim mungkin tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
"Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi menambahkan, integrasi menuntut pembagian rute dan jadwal operasional yang tegas. Menurutnya, penataan itu juga menyangkut upaya menjangkau daerah yang belum terlayani transportasi umum secara optimal.
"Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi," jelasnya.
Operator Baru BTS Wajib Berbentuk Koperasi
RDP turut membahas rencana pengelolaan operator baru layanan Buy The Service. Operator yang nantinya mengelola diharuskan memiliki legalitas berbentuk koperasi.
Organda Kalsel diharapkan mengambil peran sebagai salah satu operator, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS. Peremajaan itu dinilai jadi pintu masuk untuk menaikkan mutu layanan kepada penumpang.
Usulan CCTV di Setiap Unit Angkutan
Aspek keamanan dan kenyamanan penumpang juga menjadi sorotan Komisi III. Salah satu usulan yang didorong adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada setiap unit angkutan.
Keberadaan CCTV dinilai memberi rasa aman bagi penumpang. Selain itu, perangkat tersebut membantu mengantisipasi sekaligus menindaklanjuti bila terjadi persoalan selama perjalanan.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mendorong terbentuknya sistem transportasi Banjarbakula yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau. Penguatan layanan Trans Banjarbakula diharapkan memperkuat konektivitas antara Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
